Author name: Boris Tampubolon

Penjelasan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Menurut saya asas ini adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum pidana. Asas ini harus benar-benar dikuasai bagi seluruh penegak hukum, baik Advokat, hakim, jaksa, maupun polisi. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini berarti seseorang tidak bisa dipidana bila tidak ada niat jahat dalam dirinya untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Jadi harus ada […]

Penjelasan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Read More »

Bolehkah Direksi Memberi Kuasa Kepada Karyawan Untuk Menandatangani Perjanjian?

Selamat Pagi Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Saya mohon bantuannya. Saya adalah seorang direktur di perusahaan saya. Di dalam perusahaan ada 2 (dua) orang Direktur. Saya dan Rekan saya. 2 minggu depan Perusahaan kami akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan rekan bisnis kami. Dimana di dalam perusahaan kami yang harus menandatangani perjanjian kerjasama tersebut

Bolehkah Direksi Memberi Kuasa Kepada Karyawan Untuk Menandatangani Perjanjian? Read More »

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Selamat siang Bapak Boris Tampubolon. Indonesia punya banyak sekali aturan, baik itu Undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana hierari peraturan perudang-undangan di Indonesia? Jawaban: Intasari: Hierarki Peraturan Perudang-Undangan di Indonesia sebagai berikut: UUD 45; Tap MPR; UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi, dan; Peraturan Daerah Kabupaten.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Read More »

Penyelesaian Sertifikat Ganda, Begini Hukumnya?

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon. Bila ada sertifikat tanah ganda atas objek yang sama, dan sertifikat tersebut keduanya asli. Secara hukum mana yang kuat? Jawaban Intisari: Sertifikat yang kuat adalah sertifikat yang terbit terlebih dahulu. Sejak tahun 2015, Mahkamah Agung konsisten berpandangan bahwa jika ada dua sertifikat hak atas tanah yang sama-sama otentik, maka yang

Penyelesaian Sertifikat Ganda, Begini Hukumnya? Read More »

Mangkir Bayar Utang, Apakah Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Hukumnya

Selamat siang, Yth Bapak Boris Tampubolon. Saya mohon bantuan dan pendampingan Hukum dari Bapak dan tim. Saya seorang direktur di suatu perusahaan. Saya mengadakan perjanjian utang-piutang dengan rekan bisnis saya. Namun sampai sekarang saya belum mampu membayar utang saya. Rekan bisnis saya lantas melaporkan saya ke polisi atas dasar penipuan dan/atau penggelapan karena saya mangkir

Mangkir Bayar Utang, Apakah Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Hukumnya Read More »

Kembalikan Uang Korupsi, Apakah Menghapuskan Pidananya?

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya.  Apakah dengan pengembalian uang korupsi tersebut lantas menghapuskan pidananya? Jawaban Intisari: Pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapuskan pidana, namun bisa dijadikan hakim sebagai alasan yang meringankan hukuman si pelaku.  Pengembalian Uang Hasil Korupsi Tidak Menghapuskan Pidana Pengembalian uang hasil korupsi jelas tidak menghapuskan pidana yang bersangkutan. Hal

Kembalikan Uang Korupsi, Apakah Menghapuskan Pidananya? Read More »

Apakah Hakim Berwenang Menyatakan Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Tidak Seimbang?

Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Misalnya ada perjanjian yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tapi sebenarnya perjanjian itu ditandatangani dalam posisi yang tidak seimbang. Tapi sudah terlanjur ditandatangani dan oleh kebanyakan orang dikatakan kalau sudah ditandatangani berarti sudah setuju dan sepakat. Pertanyaanya, apakah hakim

Apakah Hakim Berwenang Menyatakan Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Tidak Seimbang? Read More »

Apakah Purchase Order Bisa Dikatakan Sebagai Perjanjian?

Selamat Pagi Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, Apakah Purchase Order (PO) bisa dikatakan sebagai perjanjian atau kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak? Jawaban:  Intisari: Purchase Order adalah perjanjian selama disetujui atau ditandatangani kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004, yang kaidah hukumnya menyatakan:

Apakah Purchase Order Bisa Dikatakan Sebagai Perjanjian? Read More »

Menggugat PT Yang Wanprestasi Apakah Direkturnya Yang Lama Juga Harus Digugat?

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, S.H. saya mohon bantuan dan pendampingan hukumnya. Tapi sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan, Perusahaan saya mengadakan perjanjian dengan Perusahaan B (PT B). Waktu itu yang mewakili PT B untuk menandatangani perjanjian kerjasama tersebut adalah bapak XYZ selaku Direktur Utama PT B. Berjalannya waktu ternnyata PT B wanprestasi dan saya

Menggugat PT Yang Wanprestasi Apakah Direkturnya Yang Lama Juga Harus Digugat? Read More »

Apa Fungsi Saksi Dalam Perjanjian Di Bawah Tangan?

Selamat siang Pak Boris Tampubolon. Bila saya dan rekan saya membuat perjanjian. Apakah perlu juga diikut sertakan saksi dalam perjanjian tersebut. bila ia, apa fungsinya? Jawaban: Intisari: Fungsi saksi dalam perjanjian adalah sebagai bukti yang semakin menguatkan bahwa perjanjian antara anda dan rekan anda benar-benar ada/eksis. Secara hukum, perjanjian di bawah tangan bisa saja dengan

Apa Fungsi Saksi Dalam Perjanjian Di Bawah Tangan? Read More »