Author name: Boris Tampubolon

Perlu dipahami, prinsip dibuatnya KUHAP adalah untuk membatasi tindakan penegak hukum agar tidak sewenang-wenang. Bukan sebaliknya. Tak jarang saya temui oknum penegak hukum bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat, misalnya menangkap orang tanpa ada surat tugas, dan/atau surat penangkapan, menggeledah tanpa ada surat penggeledahan, melakukan penyiksaan, memeriksa tersangka dengan dengan tekanan, ancaman ataupun kekerasan, dan sebagainya. Padahal

Banyak kasus menimpa para Direksi BUMN. Umumnya direksi ini dituduh melakukan korupsi yang merugikan negara. Di mata aparat penegak hukum tindakan direksi tersebut membuat BUMN rugi, sehingga otomatis negara rugi. Tapi di mata direksi BUMN, yang dilakukan adalah aksi korporasi dalam berusaha/berbisnis, dimana bila terjadi rugi maka itu merupakan resiko bisnis. Untuk mengantisipasi hal tersebut,

Selamat Sore bapak Boris Tampubolon, mohon bantuannya untuk pendampingan kasus pidana saya. tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bila ada alat bukti yang diperoleh penyidik secara melanggar hukum, apakah bukti itu bisa dijadikan alat bukti? Dan apa akibat hukumnya? -Timothy, Jakarta- Jawaban Intisari: Alat bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum tidak bisa digunakan sebagai alat