9 Alasan Hukum Meringankan Hukuman Kasus Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara
9 Alasan Hukum Meringankan Hukuman Kasus Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara
Penafsiaran Kata-Kata Dalam Perjanjian Sebagai Alasan Kasasi

Sebagai Advokat dan konsultan hukum praktek saya ingin membagikan bahwa terdapat alasan-alasan yang meringankan lainnya khususnya untuk kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.

Jadi, bila Anda sedang menangani kasus korupsi di mana klien Anda dituduh merugikan keuangan negara dan benar terbukti ia salah, maka untuk meminta keringanan hukuman bagi klien tersebut Anda bisa menggunakan alasan-alasan yang meringankan sebagai berikut:

  1. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
  2. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
  3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan meng­ulangi perbuatan pidana lagi;
  4. Terdakwa memberi keterangan secara terus terang di persi­dangan;
  5. Terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;
  6. Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
  7. Terdakwa telah berusia lanjut dan dalam kondisi sakit;
  8. Terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum putusan diucapkan, dan/atau
  9. Keadaan ekonomi/finansial Terdakwa sedang buruk.

Tidak harus semua alasan itu Anda gunakan. Anda bisa gunakan semua alasan di atas atau bisa juga hanya beberapa alasan saja, tergantung fakta dan bukti yang Anda sampaikan.

Misal, kalau Anda bisa membuktikan kondisi ekonomi Anda sedang buruk, maka gunakanlah alasan nomor 9 di atas yaitu “Keadaan ekonomi/finansial Terdawa sedang buruk”, atau misalnya Anda sebelumnya belum pernah dipidana, maka  gunakan alasan nomor 1 di atas yaitu “terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya” dan seterus­nya.

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut tentang masalah ini atau memerlukan Bantuan/Pendampingan Hukum untuk masalah hukum ini, segera hubungi kami di wa/telp 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di  Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)

About The Author

Boris Tampubolon

Boris Tampubolon, S.H. is an Advocate and Legal Consultant. He is also the Founder of Law Firm Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. He made this website with the aim to provide all information related of law, help and defend you in order to solve your legal problem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terbaru

Manfaat Business Judgmet Rule Bagi Direksi BUMN Agar Terhindar Dari Pidana Kerugian Negara
Ukuran Tindakan Direksi BUMN Tidak Keluar Dari Ranah Business Judgement Rule
Mengajukan Eksepsi Obscure Libel (Permohonan Kabur) Dalam Praperadilan, Apakah Bisa
Syarat Kasus Bisa Dibuka Kembali Setelah Putusan Praperadilan Mengabulkan Permohonan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka
Bagaimana Kekuatan Bukti Saksi de Auditu dalam Persidangan Acara Perdata
7 Asas-Asas Hukum Acara Perdata Yang Penting Untuk Diketahui
Bisakah Gugatan Perlawanan Menunda Eksekusi
Bila Putusan Perdata Tidak Kunjung Dieksekusi Pengadilan, Harus Lapor Kemana?

Video Gallery

Pengacara Dito Mahendra Bakal Ajukan Eksepsi Terkait Senpi Ilegal
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang terdakwa Dito...

Berita

WhatsApp Image 2024-01-26 at 17.23.59
Dito Mahendra Koleksi Senjata Api, Pengacara Ibaratkan Seperti Koleksi Benda Elektronik atau Otomoti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Dito Mahendra, Boris Tampubolon mengatakan dakwaan jaksa terhadap kliennya kurang jelas. Ia berujar seharusnya...

Buku

buku
STRATEGI MENANGANI DAN MEMENANGKAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (PERSPEKTIF ADVOKAT)
Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat...