Author name: Boris Tampubolon

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, Advokat dan Konsultan Hukum. Kami ingin bertanya. Dalam tindak pidana korupsi yang terdakwanya adalah perorangan yang kebetulan menjabat sebagai direktur di perusahaan, tapi beneficial owner juga ikut menjadi terdakwa dan dimintai pertanggungjawaban karena ia sebagai pemilik manfaat. Apakah secara hukum itu tepat? Jawaban Intisari: Beneficial owner (pemilik manfaat) hanya bisa […]

Dalam praktek, antara kepastian hukum dan keadilan selalu menjadi perdebatan utama. Dalam penanganan perkara, ada pihak-pihak yang mengutamakan argumen kepastian hukum, ada juga yang mengutamakan keadilan. Semua statement ini punya dasar teori yang kuat. Masalahanya, ini menjadi tidak jelas. Kapan hakim harus memutus berdasarkan keadilan, dan kapan ia harus memutus berdasarkan kepastian hukum. Pada akhirnya,

Bagaimana pembuktian unsur turut serta dalam KUHP baru? Jawaban: Intisari: Seseorang dianggap turut serta melakukan tindak pidana apabila bisa dibuktikan: Meeting of mind (kesepakatan untuk melakukan perbuatan jahat), dan; Adanya kerjasama atau tindakan yang nyata di antara mereka. Dalam KUHP yang lama, memang tidak ada ukuran yang jelas bagaimana seseorang bisa dianggap turut serta melakukan

Dalam KUHAP baru terdapat asas-asas penting yang harus Anda pahami sebagai praktisi hukum. Manfaatnya agar Anda mampu menyusun argumentasi pembelaan terhadap klien dengan baik dan terarah. Adapun asas-asas penting tersebut sebagai berikut: I. Asas Legalitas, yakni: a. Tidak ada pidana tanpa ada Undang-Undang yang mengaturnya terlebih dahulu; b. Aturan tidak boleh berlaku surut   II.

Selamat Pagi Bapak Boris Tampubolon, Advokat dan Konsultan Hukum Profesional. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Apakah di KUHAP baru, Jaksa Penuntut Umum bisa ajukan kasasi terhadap putusan bebas? Jawaban: Intisari: Dalam KUHAP baru, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa lagi mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2025

Selamat Siang Bapak Boris Tampubolon, mohon bantuannya. Sekarang sudah berlaku KUHP dan KUHAP yang baru. Bila ada perkara pidana yang sudah dilimpakan ke pengadilan tapi dakwaannya masih menggunakan acuan KUHAP yang lama tahun 1981, sementara sekarang sudah berlaku KUHAP yang baru tahun 2025. Pertanyaan saya, pembuktian perkara yang seperti ini harus mengacu kepada ketentuan KUHAP