Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, saya ingin tanya dan mohon bantuannya. Bila ada di tanah saya sertifikat ganda, yang mana sertifikat saya terbit lebih dulu, tapi tiba-tiba ada orang yang datang dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milikinya dengan dasar sertifikat juga. Pertanyaan saya, bila ada kondisi seperti itu, maka […]
Langkah Hukum Jika Ada Sertifikat Ganda Di Tanah Anda Read More »
Dalam tulisan ini, saya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, serta Pakar Hukum akan membagikan informasi yang penting. Untuk bisa menyatakan seseorang bersalah maka harus didasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Ukuran Alat Bukti Yang Sah Ukuran dua alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti tersebut harus diperoleh dengan cara yang sesuai
Ukuran Bukti Yang Sah dan Meyakinkan Dalam Perkara Pidana Yang Harus Anda Ketahui Read More »
Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya. Banyak Direksi-direksi BUMN yang dikasuskan karena keputusan-keputusan bisnis yang ia ambil. Umumnya berujung pada kasus kerugian negara Pasal 2 UU Korupsi, karena Keputusan bisnis yang diambil ternyata Perusahaan mengalami rugi. Secara hukum kita kenal ada doktrin Business Judgement Rule (BJR) untuk melindungi direksi tersebut. Pertanyaan saya, apa
Ukuran Tindakan Direksi BUMN Tidak Keluar Dari Ranah Business Judgement Rule Read More »
Selamat malam bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, bila ada putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, apakah penyidik bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi, dan apa syaratnya? Jawaban: Intisari: Penyidik bisa menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai tersangka dengan syarat harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah,
Asas-asas hukum acara perdata yang penting untuk diketahui adalah sebagai berikut: I. Hakim Bersifat Menunggu Asas ini berarti inisiatif untuk mengajukan perkara atau gugatan ada pada pihak-pihak yang berkepentingan, dan bukan Hakim. Hakim hanya menunggu saja. II. Hakim Pasif Artinya, Hakim memeriksa perkara yang diajukan terbatas pada dalil-dalil yang diajukan atau yang ditentukan oleh
7 Asas-Asas Hukum Acara Perdata Yang Penting Untuk Diketahui Read More »
Selamat sore Advokat dan Konsultan Hukum Bapak Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya. Bila ada putusan pengadilan perdata tapi tidak kunjung dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri, kemana saya harus melapor. Saya mohon bantuannya sangat. Terimakasih Jawaban: Intisari: Anda bisa melaporkan ke Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hukum pengadilan Negeri tersebut. Hal ini didasarkan pada aturan Surat
Bila Putusan Perdata Tidak Kunjung Dieksekusi Pengadilan, Harus Lapor Kemana? Read More »
Bila ada asset yang disita atau diblokir pada tahap penyidikan padahal sebenarnya tidak ada kaitan dengan perkara pidana korupsi, maka hal itu tidak dibenarkan secara hukum. Terdakwa bisa minta kepada majelis Hakim agar aset-aset tersebut dicabut sitanya atau dicabut blokirnya dan minta agar aset-aset tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Alasan-alasan hukumnya bisa karena aset tersebut tidak
Pembukaan Aset Disita/DIblokir Yang Tidak Ada Kaitan Dengan Perkara Pidana Korupsi Read More »
Selamat Pagi Bapak Boris Tampubolon. Izin bertanya dan mohon bantuannya berdasarkan keahlian dan pengalaman bapak sebagai Advokat dan Konsultan hukum yang sudah sangat berpengalaman. Bila terdakwa dijatuhkan hukuman berupa uang pengganti yang dilakukan dalam bentuk mata uang asing. Maka bagaimana penghitungan nilai mata uang asingnya? Menggunakan nilai kurs pada saat kapan? Terimakasih Jawaban Intisari: Penentuan
Bagaimana Penghitungan Nilai Mata Uang Asing Dalam Menentukan Besaran Uang Pengganti? Read More »
Selamat sore Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya. Bila ada suatu kasus yang terbukti ne bis in idem, tapi tetap diajukan penuntutan oleh jaksa, bagaimanakah bunyi putusan hakimnya, apakah dinyatakan tidak terbukti atau seperti apa? Jawaban Intisari: Putusan hakim berbunyi “Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima” Hal ini sebagaimana diatur dalam
Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Penuntutan JPU Yang Ternyata Ne Bis In Idem? Read More »
Selamat Pagi Bapak Boris Tampubolon, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum professional, saya ingin bertanya kepada bapak dan mohon bantuannya. Secara hukum seseorang yang menerbitkan surat yang didasarkan pada informasi yang palsu. Namun informasi yang palsu itu baru diketahui kemudian, apakah bisa dikatakan melakukan pidana pemalsuan surat? Jawaban Intisari: Kelalaian dalam menerbitkan surat yang didasari oleh
Kelalaian Dalam Menerbitkan Surat Yang Didasari Surat Palsu Tidak Bisa Dipidana, Kalau? Read More »
