Author name: Boris Tampubolon

Peraturan perundang-undangan sekarang ini sudah berubah. Perubahan ini tidak hanya pada peraturan hukum pidana semata, melainkan juga peraturan di luar hukum pidana yang punyakaitan dengan hukum pidana. Adanya perubahan ini, otomatis mempengaruhi unsur-unsur pembuktian di dalam pasal-pasal pidana. Khususnya Pasal yang berkaitan dengan korupsi “unsur kerugian negara” Undang-Undang BUMN yang baru: Undang-Undang  No. 16 Tahun

Banyak terjadi perdebatan. Mana yang musti didahulukan, Sanksi Administratif atau Pidana. Dalam praktek, kita sering lihat: Pejabat, Pengusaha, atau Pelaku Ssaha langsung disanksi pidana padahal ada sanksi Administratif yang wajib didahulukan. Sekarang sudah tidak boleh lagi seperti itu. Sanksi Administratif wajib didahulukan. Bila Sanksi Administratif sudah dikenakan dan dilaksanakan, maka pidana tidak boleh lagi Sanksi

Tidak semua keputusan bisnis Direksi ambil atas nama perusahaan akan menjadi tanggung jawab perusahaan semata. Dalam keadaan tertentu, Direksi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pribadi bila keputusannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tak sedikit keputusan bisnis malah berujung pidana. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi bila sejak awal sang Direksi mampu melakukan upaya

Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, kami mohon bantuannya. Tapi sebelumnya kami ingin bertanya, bila ada masalah pidana pada korporasi kami, maka siapa saja yang bisa dimintakan pertanggungjawaban korporasi? Terimakasih. Jawaban: Intisari: Yang bisa dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi adalah Korporasi itu sendiri, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang