Peraturan perundang-undangan sekarang ini sudah berubah. Perubahan ini tidak hanya pada peraturan hukum pidana semata, melainkan juga peraturan di luar hukum pidana yang punyakaitan dengan hukum pidana. Adanya perubahan ini, otomatis mempengaruhi unsur-unsur pembuktian di dalam pasal-pasal pidana. Khususnya Pasal yang berkaitan dengan korupsi “unsur kerugian negara”

Undang-Undang BUMN yang baru: Undang-Undang  No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat  atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), intinya menegaskan bahwa kerugian pada BUMN bukan kerugian negara.

Pasal 4 huruf a angka 5:

“Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka Pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggungjawab BUMN”

Pasal 4B:

“Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN.”

Penjelasan Pasal 4B:

“Dalam ketentuan ayat ini modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan”

KUHP baru dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 3 nya menyatakan:

Pasal 3

(1): Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.

(2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

(4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.

Teori hukum beperkte materiele leer atau ajaran materil terbatas menyatakan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak sebatas undang-undang pidana semata namun juga undang-undang lain yang mempengaruhi undang-undang pidana.

Sehingga bila kita melihat konteks saat ini, maka telah terjadi banyak perubahan peraturan perundang-undangan. Yang paling signifikan adalah perubahan UU BUMN yang sekarang menyatakan dengan tegas bahwa kerugian BUMN bukan lagi kerugian negara. Begitu juga dengan adanya KUHP baru dan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menegaskan bila terjadi perubahan aturan maka dipakailah yang paling menguntungkan tersangka/terdakwa.

Dengan demikian, bila ada para tersangka atau terdakwa atau bahkan terpidana yang harus diadili dan/atau menjalani hukuman akibat dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi kerugian negara, yang mana kerugian negaranya bersumber dari kerugian BUMN, maka berdasarkan aturan yang sekarang, maka mereka-mereka itu harusnya tidak bisa lagi dipidana, atau harus segera dibebaskan.

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut atau memerlukan bantuan hukum segera hubungi kami di:

Telp/wa 0812 8426 0882;

Email: boristam@outlook.com atau;

Datang ke kantor kami di Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)