Perkara Sama Tapi Pemeriksaannya Displit (Dipisah), Apakah Dibenarkan Secara Hukum?
Perkara Sama Tapi Pemeriksaannya Displit (Dipisah), Apakah Dibenarkan Secara Hukum?
Perkara Sama Tapi Pemeriksaannya Displit (Dipisah), Apakah Dibenarkan Secara Hukum?

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya. Apabila ada perkara yang sebenarnya sama atau saling bersangkut paut tapi pemeriksaannya di pengadilan dipisah (displit) apakah dibenarkan secara hukum?

Jawaban

Intisari:

Bisa saja perkara yang sama atau bersangkut paut itu displit (dipisah) pemeriksaannya saat di pengadilan, asal hakim yang memeriksanya harus sama agar tidak terjadi disparitas atau perbedaan putusannya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Bagian B. Tindak Pidana Umum No. urut 1 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian B. Tindak Pidana Umum No. urut 1, sebagai berikut:

No.Urut PERMASALAHAN SOLUSI
1. Ada perkara dengan dakwaan dijunctokan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan disidangkan oleh Majelis yang berbeda, diputus dengan amar putusan yang berbeda pula, yang satu diputus NO dan yang satu lagi dijatuhi pidana. Padahal dakwaannya jelas perbuatan tersebut dilakukan secara bersamasama dengan dakwaan yang sama namun diajukan secara terpisah/ splitsing. Mohon perhatian untuk perbaikan sehingga tidak terjadi disparitas atau perbedaan dalam putusan baik yang menyangkut pembuktian maupun perbedaan pidana. Harus diputus oleh satu Majelis, namun apabila perkara diterima berbeda waktunya, tidak menjadi alasan untuk dibedakan Majelisnya, agar tidak terjadi disparitas pidana.

Oleh karena itu dibutuhkan kecermatan dari Panitera/ Panmud. Panmud harus punya catatan tentang perkara-perkara yang saling berkaitan dan harus dibangun suatu sistem untuk itu dan kepada Hakim Agung diberikan agenda khusus / klapper, untuk mencatat perkaraperkara yang sudah diputusnya, agar ada kontrol.

Perkara-perkara yang berhubungan supaya dideteksi lebih awal di Panmud Pidana dan ditegaskan melalui Surat Edaran Ketua MA.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa bisa saja perkara yang sama atau bersangkut paut itu displit (dipisah) pemeriksaannya di pengadilan, namun seharusnya hakim yang memeriksanya harus sama agar tidak terjadi disparitas dalam putusannya.

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut tentang masalah ini atau memerlukan Bantuan/Pendampingan Hukum untuk masalah hukum ini, segera hubungi kami di wa/telp 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di  Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)

About The Author

Boris Tampubolon

Boris Tampubolon, S.H. is an Advocate and Legal Consultant. He is also the Founder of Law Firm Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. He made this website with the aim to provide all information related of law, help and defend you in order to solve your legal problem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terbaru

Manfaat Business Judgmet Rule Bagi Direksi BUMN Agar Terhindar Dari Pidana Kerugian Negara
Ukuran Tindakan Direksi BUMN Tidak Keluar Dari Ranah Business Judgement Rule
Mengajukan Eksepsi Obscure Libel (Permohonan Kabur) Dalam Praperadilan, Apakah Bisa
Syarat Kasus Bisa Dibuka Kembali Setelah Putusan Praperadilan Mengabulkan Permohonan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka
Bagaimana Kekuatan Bukti Saksi de Auditu dalam Persidangan Acara Perdata
7 Asas-Asas Hukum Acara Perdata Yang Penting Untuk Diketahui
Bisakah Gugatan Perlawanan Menunda Eksekusi
Bila Putusan Perdata Tidak Kunjung Dieksekusi Pengadilan, Harus Lapor Kemana?

Video Gallery

Pengacara Dito Mahendra Bakal Ajukan Eksepsi Terkait Senpi Ilegal
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang terdakwa Dito...

Berita

WhatsApp Image 2024-01-26 at 17.23.59
Dito Mahendra Koleksi Senjata Api, Pengacara Ibaratkan Seperti Koleksi Benda Elektronik atau Otomoti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Dito Mahendra, Boris Tampubolon mengatakan dakwaan jaksa terhadap kliennya kurang jelas. Ia berujar seharusnya...

Buku

buku
STRATEGI MENANGANI DAN MEMENANGKAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (PERSPEKTIF ADVOKAT)
Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat...