Author name: Boris Tampubolon

Banyak terjadi perdebatan. Mana yang musti didahulukan, Sanksi Administratif atau Pidana. Dalam praktek, kita sering lihat: Pejabat, Pengusaha, atau Pelaku Ssaha langsung disanksi pidana padahal ada sanksi Administratif yang wajib didahulukan. Sekarang sudah tidak boleh lagi seperti itu. Sanksi Administratif wajib didahulukan. Bila Sanksi Administratif sudah dikenakan dan dilaksanakan, maka pidana tidak boleh lagi Sanksi […]

Tidak semua keputusan bisnis Direksi ambil atas nama perusahaan akan menjadi tanggung jawab perusahaan semata. Dalam keadaan tertentu, Direksi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pribadi bila keputusannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tak sedikit keputusan bisnis malah berujung pidana. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi bila sejak awal sang Direksi mampu melakukan upaya

Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, kami mohon bantuannya. Tapi sebelumnya kami ingin bertanya, bila ada masalah pidana pada korporasi kami, maka siapa saja yang bisa dimintakan pertanggungjawaban korporasi? Terimakasih. Jawaban: Intisari: Yang bisa dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi adalah Korporasi itu sendiri, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang

Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya apakah Korporasi bisa dimintakan pertanggungajawaban pidana? apa syaratnya? Jawaban: Intisari: Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi ada syarat yang musti dipenuhi agar korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut: Termasuk dalam

Selamat malam Bapak Advokat dan Konsultan Hukum, Boris Tampubolon. Kami ingin bertanya. Sebagai pengusaha yang memiliki perusahaan, apakah benar perusahaan juga bisa dipidana atau jadi tersangka menurut hukum? Jawaban: Intisari: Ya Benar. Menurut hukum Indonesia, perusahaan atau korporasi merupakan subjek hukum tindak pidana. Jadi perusahaan atau korporasi bisa dijadikan tersangka dan bahkan dipidana bila terbukti