Author name: Boris Tampubolon

Syarat Dan Prosedur Mengajukan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Pidana

Sederhananya, penangguhan penahanan adalah tindakan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa penahanannya habis. Seseorang tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan bisa mengajukan penangguhan penahanan. Syarat Mengajukan Penangguhan Penahanan Pasal 31 ayat (1) KUHAP menyatakan: “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan […]

Syarat Dan Prosedur Mengajukan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Pidana Read More »

Syarat Nebis In Idem Dalam Perkara Pidana

Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, apa saja syarat suatu perkara dinyatakan nebis in idem? Jawaban: Intisari: Suatu perkara dinyatakan Nebis In Idem bila mememuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1.     Perbuatan yang didakwakan kedua kalinya sama dengan yang peristiwa pidanya sudah pernah didakwakan; 2.     Pelakunya sama dan atas perbuatan/peristiwa pidana yang sama; 3.     Korban yang diajukan sama,

Syarat Nebis In Idem Dalam Perkara Pidana Read More »

Bisakah Membatalkan Perjanjian Tanpa Menuntut Ganti Rugi?

Selamat malam Yth. Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Saya ingin menanyakan. Perusahaan saya punya perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan B. namun sampai saat ini perusahaan B tidak kunjung melaksanakan kewajibannya dengan berbagai alasan. Saya ingin membatalkan saja kerjasama ini tanpa harus meminta ganti rugi. Mumpung ini masih baru di awal. Saya khawatir bila tidak

Bisakah Membatalkan Perjanjian Tanpa Menuntut Ganti Rugi? Read More »

Anak Perusahaan BUMN dan Kaitannya Dengan Kerugian Negara

Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, saya mohon bantuan untuk masalah yang sedang kami hadapi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya. Apakah anak perusahaan BUMN adalah BUMN?. Dan bila anak perusahaan ini mengalami kerugian, apakah itu menjadi kerugian negara atau kerugian perusahaan saja? Terimakasih. Jawaban: Intisari: 1. Anak perusahaan BUMN bukan BUMN. 2. Bila terjadi kerugian di

Anak Perusahaan BUMN dan Kaitannya Dengan Kerugian Negara Read More »

Tidak Semua Kerugian Negara adalah Tindak Pidana Korupsi, Ini Dasar Hukumnya

Selamat siang Bapak Boris Tampubolon. Saya ingin minta pendampingan hukumnya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya apakah setiap ada kerugian negara sudah pasti itu korupsi? Jawaban Intisari: Tidak semua kerugian negara adalah tindak pidana korupsi. Tidak semua kerugian negara adalah Korupsi. Sebab secara aturan jelas diatur bahwa kerugian negara itu bisa muncul akibat perbuatan perdata ataupun

Tidak Semua Kerugian Negara adalah Tindak Pidana Korupsi, Ini Dasar Hukumnya Read More »

Cara Pemegang Saham Bila Tidak Diberikan Data Atau Keterangan Dari Perusahaan

Selamat pagi Bapak Boris Tampubolon. Mohon bantuannya dalam masalah perusahaannya saya ini. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan dulu. Bagaimana cara saya sebagai pemegang saham untuk bisa mengakses Perusahaan kaitan dengan data atau informasi Perusahaan? Sebab ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi yang merugikan saya selaku pemengang saham. Tapi saya tidak diberikan akses.

Cara Pemegang Saham Bila Tidak Diberikan Data Atau Keterangan Dari Perusahaan Read More »

Bagaimana Bila JPU Tidak Dapat Menghadirkan Saksi di Persidangan?

Selamat Pagi Bapak Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya kepada bapak sebagai orang yang berpengalaman berpraktek sebagai advokat dan konsultan hukum. Saya ingin tanya hal di persidangan pidana. Bagaimana bila dalam persidangan saksi yang ada di dalam berkas yang harusnya menjadi saksi di persidangan tapi tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh JPU? Jawaban Intisari: Saksi yang

Bagaimana Bila JPU Tidak Dapat Menghadirkan Saksi di Persidangan? Read More »

Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Menuntut Bebas Terdakwa

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, mohon bantuannya. Saya ingin tanya. Apakah ada dasar hukum Jaksa menuntut bebas terdakwa di persidangan? Jawaban Intisari: Dasar hukum jaksa menuntut bebas diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No. 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Secara prinsip, tujuan dilakukannya persidangan adalah untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Keadilan hanya

Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Menuntut Bebas Terdakwa Read More »

Apa itu PTDH Bagi Anggota Polri?

PTDH adalah singkatan dari pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH adalah sanksi bagi anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi dan hukum. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Kepolisian RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol 7 Tahun 2022) bahwa PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh

Apa itu PTDH Bagi Anggota Polri? Read More »

Berapa Usia Yang Dianggap Dewasa Untuk Membuat Kontrak Yang Benar Secara Hukum?

Selamat malam Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Mohon bantuannya. Saya ingin tanya, berapa usia dewasa seseorang bisa dianggap dewasa atau cakap membuat perjanjian. Sebab dalam aturan di Indonesia, seseorang dianggap dewasa itu bermacam-macam. UU administrasi menyatakan 17 tahun, UU perlindungan anak menyatakan 18 tahun, dan sebagainya. Dalam konteks pembuatan kontrak usía dewasa itu berapa

Berapa Usia Yang Dianggap Dewasa Untuk Membuat Kontrak Yang Benar Secara Hukum? Read More »