Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Tidak Membuat Peraturan Perusahaan
Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Tidak Membuat Peraturan Perusahaan
Jual Beli Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Lain Belum Mengikat Perusahaan

Selamat sore Pak Boris apakah ada sanksi bila perusahaan tidak membuat peraturan perusahaan?

Jawaban

Intisari:

Perusahaan yang tidak membuat peraturan perusahaan bisa dikenakan sanksi pidana berupa denda.

Pasal 108 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), menyatakan:

“(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.”

Dari pasal di atas jelas bahwa perusahaan yang punya pekerja minimal 10 orang dan perusahaan tersebut belum punya perjanjian kerja bersama, maka wajib membuat peraturan perusahaan.

Bila perusahaan yang sudah memenuhi syarat-syarat di atas, tapi tetap tidak membuat peraturan perusahaan maka dikenakan sanksi pidana berupa denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 188 ayat 1 UU Ketenagakerjaan)

Bila ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut atau Perusahaan Anda memerlukan bantuan/pendampingan hukum segera hubungi kami di wa/telp 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di  Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)

About The Author

Boris Tampubolon

Boris Tampubolon, S.H. is an Advocate and Legal Consultant. He is also the Founder of Law Firm Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. He made this website with the aim to provide all information related of law, help and defend you in order to solve your legal problem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terbaru

Kembalikan Uang Korupsi Apakah Menghapuskan Pidananya
Bagaimana Penghitungan Nilai Kerugian Negara Yang Akan Dibebankan Sebagai Uang Pengganti?
Bagaimanakah Posisi BAP Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Tindakan Pembelaan Diri Yang Dibenarkan Hukum
Sahkah Persetujuan Jual Beli Bila Disepakati Lewat Telepon
Sahkah Persetujuan Jual Beli Bila Disepakati Lewat Telepon?
Cara Menentukan Tergugat dan Turut Tergugat
Cara Menentukan Tergugat dan Turut Tergugat

Video Gallery

Pengacara Dito Mahendra Bakal Ajukan Eksepsi Terkait Senpi Ilegal
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang terdakwa Dito...

Berita

WhatsApp Image 2024-01-26 at 17.23.59
Dito Mahendra Koleksi Senjata Api, Pengacara Ibaratkan Seperti Koleksi Benda Elektronik atau Otomoti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Dito Mahendra, Boris Tampubolon mengatakan dakwaan jaksa terhadap kliennya kurang jelas. Ia berujar seharusnya...

Buku

buku
STRATEGI MENANGANI DAN MEMENANGKAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (PERSPEKTIF ADVOKAT)
Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat...