Selamat siang Pak Boris, mohon bantuannya. Saya ingin bertanya. Bila ada perusahaan yang sudah dalam proses PKPU meminta untuk permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan sudah dikeluarkan putusan pengesahannya (homologasi) yang berisi tentang jangka waktu pembayaran, tapi ternyata perusahaan tersebut tetap tidak bisa melunasi utangnya sesuai yang ditetapkan dalam putusan homologasi. Bila seperti itu maka apa akibat hukumnya bagi perusahaan tersebut?

Jawaban

Hal ini diatur dalam Pasal 291 jo Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 171 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 291:

“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.

(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.”

Pasal 170 ayat (1):

“(1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Pasal 171:

“Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.”

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa bila perusahaan itu tidak dapat memenuhi putusan homologasi tersebut maka akibatnya perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut atau memerlukan bantuan hukum silahkan hubungi kami telp/wa di 0812 8426 0882/email: boristam@outlook.com /datang ke kantor kami di  Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)