Mahkamah Agung sudah mengeluarkan aturan terbaru bahwa bila penyidik melakukan penggeledahan terhadap gedung atau kantor atau instansi atau Lembaga, maka surat izin penggeledahannya harus menyebutkan secara rinci tempat dan ruangan yang akan digeledah.

Jadi tidak bisa sembarangan geledah ruangan. Tapi harus rinci dan spesifik ruangan mana yang akan digeledah.

Hal ini diatur dalam Poin A Rumusan Kamar Pidana Poin 1, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 3 Tahun 2023) yang berbunyi:

“Ketua pengadilan negeri dalam mem berikan izin penggeledahan terhadap gedung atau kantor atau instansi atau lembaga atas permohonan penyidik, harus menyebutkan tempat atau ruangan secara rinci yang secara khusus hendak dilakukan penggeledahan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bila penyidik hendak menggeledah ruangan kantor, gedung, instansi atau lembaga maka ia harus membawa surat izin penggeledahan dari pengadilan yang isinya rinci atau spesifik terkait ruangan mana yang hendak dilakukan geledah.

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut terkait masalah ini atau memerlukan bantuan hukum silahkan hubungi telp/wa kami di 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (silahkan diklik).