Author name: Boris Tampubolon

Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang sering menangani masalah pidana, maka saya perlu menyampaikan bahwa objek praperadilan sudah banyak mengalami perubahan yakni sebagia berikut: Pasal 77 KUHAP menyatakan: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Selamat pagi bapak Boris Tampubolon, mohon bantuannya dan pembelaannya. Saya sedang dituduh melakukan penipuan karena memberikan cek kosong. Padahal cek itu saya berikan ke A sebagai jaminan saja. Bukan untuk dicairkan. Tapi si A malah melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan penipuan. mohon jawaban dan Mohon bantuan hukumnya. Terimakasih. –Arianto, Semarang- Jawaban Intisari: Bila cek

Sumber gambar Selamat malam Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, bila seseorang menjadi Justice Collaborator (saksi pelaku) maka apa saja keringanan hukuman yang bisa ia dapatkan? Jawaban Intisari: Orang yang menjadi justice collaborator bisa mendapat: Keringanan hukuman pidana; Pembebasan bersayarat; Remisi tambahan; dan Hak narapidana lainnya (bila ia menjadi terpidana) sesuai aturan perundang-undangan Hal

Pertama-tama saya ingin sampaikan adalah secara hukum penuntutan itu murni menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Namun tuntutan bukanlah sebuah putusan final. Tuntutan itu hanya merupakan permintaan JPU kepada majelis hakim. Pada akhirnya majelis hakim lah yang memutus. Hakim bisa memutus sesuai tuntutan, lebih, atau bahkan jauh lebih ringan dari tuntutan atau bahkan melepaskan atau membebaskan

Selamat malam bapak Boris Tampubolon, apakah orang yang dituntut dan kemudian divonis penjara seumur hidup itu berarti dia dihukum seumur dia hidup? Misalnya saat divonis umur dia (terdakwa) 50 tahun. Apakah itu artinya ia dipidana seumur dia hidup yakni 50 tahun? Jawaban Intisari: Pidana seumur hidup bukan berarti orang tersebut dihukum seumur hidup dia (50

Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana, harus ada dasarnya atau alasan-alasannya. Alasan pengajuan PK Pidana harus benar-benar Anda tahu dan kuasai, sebab alasan-alasan PK Pidana ini diatur secara limitatif/dibatasi. Bila alasannya tidak tepat, maka PK anda bisa ditolak. Intinya, terdapat 3 alasan untuk mengajukan PK Pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 263 Undang-Undang No. 8