Dalam setiap perkara perdata pasti selalu ada 3 (tiga) aspek ini yang membuat suatu peristiwa itu menjadi suatu perkara di pengadilan, ketiga aspek tersebut yaitu: I. Aspek Yuridis Yaitu, adanya perbedaan antara kenyataan yang terjadi dan aturan yang seharusnya terjadi. Dengan kata lain terjadi suatu perbuatan yang seharusnya menurut aturan tidak boleh dilakukan atau terjadi. […]
3 Masalah Yang Selalu Ada Dalam Perkara Perdata Read More »
Selamat sore Pak Boris apakah ada sanksi bila perusahaan tidak membuat peraturan perusahaan? Jawaban Intisari: Perusahaan yang tidak membuat peraturan perusahaan bisa dikenakan sanksi pidana berupa denda. Pasal 108 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), menyatakan: “(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku
Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Tidak Membuat Peraturan Perusahaan Read More »
Selamat pagi bapak Boris Tampubolon, mohon bantuannya dan pembelaannya. Saya sedang dituduh melakukan penipuan karena memberikan cek kosong. Padahal cek itu saya berikan ke A sebagai jaminan saja. Bukan untuk dicairkan. Tapi si A malah melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan penipuan. mohon jawaban dan Mohon bantuan hukumnya. Terimakasih. –Arianto, Semarang- Jawaban Intisari: Bila cek
Pemberian Cek Kosong Bukan Pidana (Penipuan), Ini Dasar Hukumnya Read More »
Sumber gambar Selamat malam Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, bila seseorang menjadi Justice Collaborator (saksi pelaku) maka apa saja keringanan hukuman yang bisa ia dapatkan? Jawaban Intisari: Orang yang menjadi justice collaborator bisa mendapat: Keringanan hukuman pidana; Pembebasan bersayarat; Remisi tambahan; dan Hak narapidana lainnya (bila ia menjadi terpidana) sesuai aturan perundang-undangan Hal
Macam-Macam Keringanan Hukuman Yang Didapat Oleh Justice Collaborator Read More »
Pertama-tama saya ingin sampaikan adalah secara hukum penuntutan itu murni menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Namun tuntutan bukanlah sebuah putusan final. Tuntutan itu hanya merupakan permintaan JPU kepada majelis hakim. Pada akhirnya majelis hakim lah yang memutus. Hakim bisa memutus sesuai tuntutan, lebih, atau bahkan jauh lebih ringan dari tuntutan atau bahkan melepaskan atau membebaskan
3 Alasan Hakim Bisa Memutus Ringan Atau Lepas Bharada E Read More »
Selamat malam bapak Boris Tampubolon, apakah orang yang dituntut dan kemudian divonis penjara seumur hidup itu berarti dia dihukum seumur dia hidup? Misalnya saat divonis umur dia (terdakwa) 50 tahun. Apakah itu artinya ia dipidana seumur dia hidup yakni 50 tahun? Jawaban Intisari: Pidana seumur hidup bukan berarti orang tersebut dihukum seumur hidup dia (50
Ferdi Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup, Ini Arti “Penjara Seumur Hidup” Read More »
Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana, harus ada dasarnya atau alasan-alasannya. Alasan pengajuan PK Pidana harus benar-benar Anda tahu dan kuasai, sebab alasan-alasan PK Pidana ini diatur secara limitatif/dibatasi. Bila alasannya tidak tepat, maka PK anda bisa ditolak. Intinya, terdapat 3 alasan untuk mengajukan PK Pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 263 Undang-Undang No. 8
PK First Travel dikabulkan, Ini Alasan PK Pidana Yang Harus Anda Tahu Read More »
Selamat sore bapak Boris Tampubolon mohon bantuan dan pembelaannya. Tapi sebelumnya ada hal ada yang ingin saya tanyakan. Apakah bisa dikatakan tindak pidana bila saya mengajukan kredit ke bank misalnya sejumlah 10 Miliar untuk proyek A, tapi dalam perjalanannya saya ada menggunakan sebagian uang tersebut untuk membiayai proyek saya yang satunya lagi (proyek B). Mohon
Pengajuan Kredit Bank Untuk Pembiayaan Proyek A Ternyata Untuk Proyek B, Apakah Pidana? Read More »
Selamat siang bapak Boris Tampubolon. Saya mohon bantuaanya. Saya ingin mengajukan pailit terhadap rekan bisnis saya karena ada utang yang belum dibayar. Dan ada juga tagihan dia kepada perusahaan/pihak lain yang juga belum dibayar oleh rekan bisnis saya itu. Masalahnya, terhadap utang rekan saya kepada saya tersebut tidak terdapat jangka waktu pembayaran yang diatur dalam
3 Cara Menentukan Jatuh Tempo Utang Dalam Kasus Kepailitan Read More »
Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, bila terdapat kesalahan penafsiran kata-kata dalam perjanjian oleh hakim dalam pertimbangan putusan, apakah itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk kasasi ke mahkamah Agung? Jawaban Intisari: kesalahan hakim dalam menafsiran kata-kata dalam perjanjian bisa menjadi alasan untuk kasasi Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yursiprudensi Mahkamah Agung No.57 K/Sip/1955, tanggal 4 Januari
Penafsiran Kata-Kata Dalam Perjanjian Sebagai Alasan Kasasi Read More »
