Author name: Boris Tampubolon

4 Tips Membaca Pleidooi Yang Meyakinkan

Di bawah ini saya akan bagikan beberapa tips atau teknik dalam membaca nota pembelaan agar meyakinkan. Tips yang saya bagikan ini bersumber dari pengalaman saya berpraktek sebagai pengacara, sebagai berikut: 1. Pastikan Anda Paham Betul Isi Nota Pembelaan Anda Sebelum membaca nota pembelaan, pastikan Anda paham betul isi nota pembelaan yang Anda buat. Ini akan […]

4 Tips Membaca Pleidooi Yang Meyakinkan Read More »

Apakah Kerugian Anak Perusahaan BUMD/BUMN Yang Modalnya Bukan Dari APBN/APBD, Merupakan Kerugian Negara?

Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Kami mohon bantuannya, kami adalah perusahaan yaitu salah satu anak perusahaan BUMN. Tapi sebelumnya kami ingin menanyakan apakah kerugian anak perusahaan bumd/bumn yang modalnya bukan dari apbn/apbd, merupakan kerugian negara? Jawaban Intisari: BIla kerugian perusahaan Anda tersebut bukan bersumber dari APBN/APBD dan tidak menggunakan fasilitas Negara

Apakah Kerugian Anak Perusahaan BUMD/BUMN Yang Modalnya Bukan Dari APBN/APBD, Merupakan Kerugian Negara? Read More »

Sertifikat Atas Nama Saya (WNI) Tapi Tanah Dibeli Menggunakan Uang WNA, Siapa Pemiliknya?

Selamat pagi bapak Boris Tampubolon, S.H. saya sekarang tengah ada masalah hukum soal tanah. Saya ingin dibantu. Tapi sebelum mendapat bantuan bapak lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu posisi hukumya. Bila ada tanah yang dibeli menggunakan uang orang asing (WNA) tapi dalam sertifikat tercantum nama saya (WNI). Pertanyaan saya, secara hukum siapakah yang dianggap sebagai

Sertifikat Atas Nama Saya (WNI) Tapi Tanah Dibeli Menggunakan Uang WNA, Siapa Pemiliknya? Read More »

Karyawan Diangkat Menjadi Direksi, Apakah Berhak Atas Kompensasi?

Selamat malam bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, mohon bantuan hukumnya. Saya adalah seorang karyawan (General Manager) di salah satu perusahaan (sudah bekerja 12 tahun). Sekarang saya diangkat menjadi Direksi di perusahaan tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanyaan saya apakah status hubungan kerja saya sebagai karyawan (General Manager) berakhir?, dan apakah saya

Karyawan Diangkat Menjadi Direksi, Apakah Berhak Atas Kompensasi? Read More »

Syarat Putusan Pidana Sebagai Alasan PK Perdata Yang Bisa Diterima

Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, saya mohon bantuannya. Apakah putusan pidana bisa dijadikan bukti dalam peninjauan kembali (PK) perkara perdata, bila bisa apa saja syaratnya? Terimakasih, -Hendra Surabaya- Jawaban Intisari: Putusan pidana bisa dijadikan bukti dalam PK perkara perdata.  Syaratnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Putusan pidana bisa dijadikan bukti dalam PK Perdata. Syarat agar

Syarat Putusan Pidana Sebagai Alasan PK Perdata Yang Bisa Diterima Read More »

Objek Praperadilan Menurut KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang sering menangani masalah pidana, maka saya perlu menyampaikan bahwa objek praperadilan sudah banyak mengalami perubahan yakni sebagia berikut: Pasal 77 KUHAP menyatakan: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Objek Praperadilan Menurut KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Read More »

3 Masalah Yang Selalu Ada Dalam Perkara Perdata

Dalam setiap perkara perdata pasti selalu ada 3 (tiga) aspek ini yang membuat suatu peristiwa itu menjadi suatu perkara di pengadilan, ketiga aspek tersebut yaitu: I. Aspek Yuridis Yaitu, adanya perbedaan antara kenyataan yang terjadi dan aturan yang seharusnya terjadi. Dengan kata lain terjadi suatu perbuatan yang seharusnya menurut aturan tidak boleh dilakukan atau terjadi.

3 Masalah Yang Selalu Ada Dalam Perkara Perdata Read More »

Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Tidak Membuat Peraturan Perusahaan

Selamat sore Pak Boris apakah ada sanksi bila perusahaan tidak membuat peraturan perusahaan? Jawaban Intisari: Perusahaan yang tidak membuat peraturan perusahaan bisa dikenakan sanksi pidana berupa denda. Pasal 108 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), menyatakan: “(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku

Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Tidak Membuat Peraturan Perusahaan Read More »

Pemberian Cek Kosong Bukan Pidana (Penipuan), Ini Dasar Hukumnya

Selamat pagi bapak Boris Tampubolon, mohon bantuannya dan pembelaannya. Saya sedang dituduh melakukan penipuan karena memberikan cek kosong. Padahal cek itu saya berikan ke A sebagai jaminan saja. Bukan untuk dicairkan. Tapi si A malah melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan penipuan. mohon jawaban dan Mohon bantuan hukumnya. Terimakasih. –Arianto, Semarang- Jawaban Intisari: Bila cek

Pemberian Cek Kosong Bukan Pidana (Penipuan), Ini Dasar Hukumnya Read More »

Sumber

Macam-Macam Keringanan Hukuman Yang Didapat Oleh Justice Collaborator

Sumber gambar Selamat malam Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, bila seseorang menjadi Justice Collaborator (saksi pelaku) maka apa saja keringanan hukuman yang bisa ia dapatkan? Jawaban Intisari: Orang yang menjadi justice collaborator bisa mendapat: Keringanan hukuman pidana; Pembebasan bersayarat; Remisi tambahan; dan Hak narapidana lainnya (bila ia menjadi terpidana) sesuai aturan perundang-undangan Hal

Macam-Macam Keringanan Hukuman Yang Didapat Oleh Justice Collaborator Read More »