Selamat malam Bapak Advokat Boris Tampubolon, S.H, Saya ingin tanya, bila terdapat dua sertifikat asli terhadap satu objek tanah yang sama, manakah yang diakui keabsahaannya secara hukum? Chandra, Jakarta Barat. Jawaban: Intisari: Secara hukum, sertifikat yang diakui keabsahannya adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu/lebih awal. Bila terdapat dua sertifikat asli satu objek tanah yang sama […]
Menurut Pasal 21 ayat 1 KUHAP, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.” Pertanyaan saya apa yang
Ini Penjelasan “Bukti Yang Cukup” Di Dalam KUHAP? Read More »
Selamat siang Pak Boris Tampubolon, S.H. apakah ada aturannya terkait jangka waktu penyelesaian sengketa di pengadilan, dan bila ada berapa lama seharusnya perkara di pengadilan negeri harus sudah diputus? Edwin, Jakarta. Jawaban: Intisari: Penyelesaian perkara pada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) bulan. Sebagai Advokat dan Konsultan hukum berpraktek perlu saya sampaikan kepada Anda dan
Berapa Lama Jangka Waktu Proses Sidang di Pengadilan Negeri? Read More »
Saya dan istri saya sedang dalam proses cerai di pengadilan, pada prinsipnya kami sudah sepakat untuk bercerai, nah bisakah kesepakatan tersebut kami tuangkan dalam perjanjian untuk kemudian diberikan ke hakim bahwa kami sudah sepakat cerai sehinga hakim langsung saja memutus cerai tanpa perlu lagi pembuktian di persidangan agar prosesnya menjadi lebih cepat? Terima kasih. Jawaban:
Bolehkah Secara Hukum Sepakat Bercerai Di Pengadilan? Read More »
Apakah bank bisa menjual sendiri objek jaminan milik Debitur dengan surat kuasa mutlak menjual dari debitur bila debitur wanprestasi? Jawab: Intisari: Bank tidak boleh menjual sendiri tanpa izin debitur barang milik debitur yang dijaminkan pada bank walaupun telah ada surat kuasa menjual tanpa seizin dan setahu pemilik tanah, karena barang jaminan hanya dapat dijual melalui
Pembebanan Hak tanggungan atas tanah/objek yang menjadi jaminan utang sangat diperlukan. Hal ini sebagai jaminan bila Debitur cidera janji atau gagal membayar utangnya, maka Kreditur bisa langsung mengeksekusi tanah atau objek yang menjadi jaminan utang tersebut. Namun eksekusi jaminan tersebut harus diletakan dulu hak tanggungan sehingga bisa langsung dieksekusi Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, hal
Prosedur Pembebanan Hak Tanggungan Hak Atas Tanah Read More »
Selamat malam Pak Boris Tampubolon, Saya dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang tidak saya inginkan. Saya takut, kata orang itu bila saya tidak melakukan maka orang ini akan menyebarkan aib saya sehingga nama baik saya tercemar. Apa pasal KUHP yang bisa menjeratnya, dan Apakah yang harus saya lakukan? Jawaban: Intisari: Tindakan orang tersebut yang memaksa
Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Mengancam Akan Mencemarkan Aib Anda Read More »
Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Namun menurut Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), ahli waris akan menjadi tidak berhak mewaris/ tidak pantas menjadi ahli waris bila: Ahli waris ini telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris; Ahli waris yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan
Ahli Waris Yang Tidak Berhak Mendapat Warisan Menurut Hukum Read More »
Setelah kasasinya ditolak, Bos FIRST TRAVEL menunjuk kantor hukum DNT Lawyers untuk membela hak-hak hukumnya di tingkat Peninjauan Kembali Kuasa Hukum Andika Surrachman, Boris Tampubolon berencana menempuh upaya hukum yakni dengan menggugat penyitaan aset First Travel oleh negara. “Dari sisi kami selaku penasihat hukum masih tetap pada pendirian bahwa aset-aset First Travel itu harus dikembalikan
Bisakah gugatan yang sudah didaftarkan dan disidangkan dipengadilan dicabut atau dirubah? Dan sampai kapan batas waktunya? Jawaban: Intisari: Gugatan yang sudah didaftarkan dan disidangkan di pengadilan dapat dicabut atau dirubah sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Baik HIR maupun R.bg. memang tidak mengatur soal perubahan dan pencabutan gugatan. Namun ketentuan terkait perubahan gugatan bisa merujuk (sebab dirasakan
Pengacara/Advokat Wajib Tahu: Batas Waktu Untuk Mencabut dan Mengubah Gugatan? Read More »
