Author name: Boris Tampubolon

Apakah Harta Suami Bisa Ikut Disita Untuk Bayar Utang Isteri?

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya. Bila ada seorang isteri yang punya utang pribadi, tanpa sepengetahuan dan izin suami. Bila si isteri gagal bayar apakah suami ikut tanggungjawab? Dalam hal ini apakah harta suami bisa disita untuk membayar utang isteri? Jawaban Intisari:   Harta suami ataupun harta bersama tidak bisa disita untuk membayar utang […]

Apakah Harta Suami Bisa Ikut Disita Untuk Bayar Utang Isteri? Read More »

Janji Lisan Utang Piutang, Bisakah Dimintakan Pertanggungjawaban?

Selamat sore bapak Boris Tampubolon. Saya mohon bantuan kepada bapak selaku Advokat dan konsultan hukum yang sudah berpengalaman dalam praktek. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan begini, saya ada perjanjian utang-piutang dengan rekan saya. jumlahnya cukup besar. Tapi tidak ada perjanjian tertulis. Hanya lisan saja. Karena sudah saling percaya. Tapi belakangan rekan saya ini mulai tidak

Janji Lisan Utang Piutang, Bisakah Dimintakan Pertanggungjawaban? Read More »

Akibat Hukum Bila Isi Uraian Delik Dakwaan Sama Padahal Pasal Yang Didakwakan Berbeda

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon. Selaku advokat dan konsultan hukum yang sudah berpengalaman dalam praktek ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan surat dakwaan. Bila seseorang didakwa dengan dua pasal yaitu penipuan dan/atau penggelapan, tapi isi uraian dalam dakwaan sama persis, apakah akibat hukumnya terhadap dakwaan yang seperti itu? Terimakasih Jawaban: Intisari: Surat dakwaan

Akibat Hukum Bila Isi Uraian Delik Dakwaan Sama Padahal Pasal Yang Didakwakan Berbeda Read More »

Pengampuan Anak Terhadap Orang Tua Untuk Mengurus Harta Orang Tua, Bisa Kah?

Selamat siang, Yth Bapak Boris Tampubolon. Kami mohon bantuannya. Tapi sebelumnya kami ingin bertanya. Orang tua kami (Ibu) sekarang usianya sudah 80 tahun. Dan orang tua kami ini, mohon maaf, sudah pikun-pikun atau bisa dikatakan sudah lemah ingatan atau daya pikirnya. Di sisi lain, ada harta atau aset-aset keluarga (atas nama Ibu) yang harus diurus,

Pengampuan Anak Terhadap Orang Tua Untuk Mengurus Harta Orang Tua, Bisa Kah? Read More »

Dasar Hukum Tersangka/Terdakwa atau Pengacara Berhak Mendapat BAP Lengkap

Intinya, BAP adalah hak tersangka atau terdakwa yang wajib diberikan oleh Penyidik ataupun Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan. Namun perlu dipahami juga, yang menjadi hak tersangka/terdakwa adalah bukan hanya BAP, tapi keseluruhan Berkas Perkara. Di mana BAP itu ada di dalam Berkas Perkara. Dasar hukumnya ada dalam Pasal Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum

Dasar Hukum Tersangka/Terdakwa atau Pengacara Berhak Mendapat BAP Lengkap Read More »

Sanksi Pidana Bila Perusahaan Tak Punya IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Selamat Sore bapak Boris Tampubolon, S.H. ada hal yang ingin saya tanyakan perihal IUP (Izin Usaha Pertambangan). Apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan yang melakukan penambangan tanpa IUP? Terimakasih Jawaban Intisari: Perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)

Sanksi Pidana Bila Perusahaan Tak Punya IUP (Izin Usaha Pertambangan) Read More »

Pemberian Cek Kosong Tidak Serta Merta Pidana, Ini Penjelasannya

Selamat Pagi, bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon mohon bantuannya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya. Apakah pemberian cek kosong serta merta menjadi pidana penipuan? -Herman, Jakarta- Jawaban Intisari: Pemberian cek kosong tidak serta merta menjadi pidana. Pemberian cek kosong tidak serta merta menjadi pidana. Pemberian cek kosong bisa menjadi pidana penipuan bila cek itu

Pemberian Cek Kosong Tidak Serta Merta Pidana, Ini Penjelasannya Read More »

3 Hal yang Harus Diperhatikan Perusahaan Pembiayaan Dalam Penagihan Agar Tidak Melanggar Hukum

Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang banyak membantu perusahaan-perusahaan pembiayaan, maka di sini saya akan membagikan 3 hal yang perusahaan pembiayaan harus perhatikan dan taati dalam melakukan penagihan agar tidak melanggar hukum. 3 aspek yang harus perusahaan pembiayan perhatikan sebagai berikut: I. Aspek Debt Collectornya/Tim Penagihnya Dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan OJK No. 23

3 Hal yang Harus Diperhatikan Perusahaan Pembiayaan Dalam Penagihan Agar Tidak Melanggar Hukum Read More »

Dirut Mendepositokan Uang Perusahaan Negara Ke Bank Lain, Apakah Penggelapan/Korupsi?

Selamat sore Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Saya mohon bantuan dan pendampingan hukumnya. Tapi sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan seputar masalah saya. Jadi saya adalah seorang Direktur Utama di perusahaan. Bila ada sebagian uang perusahaan yang saya depositokan ke bank lain apakah itu merupakan penggelapan atau tindak pidana korupsi? Mohon penjelasannya. Terima

Dirut Mendepositokan Uang Perusahaan Negara Ke Bank Lain, Apakah Penggelapan/Korupsi? Read More »

Perlindungan Bagi Debitur Dalam Proses PKPU

  Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, Saya mohon bantuannya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Kalau saya menggunakan proses PKPU sebagai mekanisme pembayaran utang-utang saya kepada kreditur, apakah saya bisa dipaksa untuk membayar utang-utang kreditur di selama berlangsungnya PKPU itu sendiri atau harus ditangguhkan dulu? Jawaban Intisari: Prinsipnya, selama berlangsungnya PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) maka

Perlindungan Bagi Debitur Dalam Proses PKPU Read More »