Author name: Boris Tampubolon

Dasar Hukum Tersangka/Terdakwa atau Pengacara Berhak Mendapat BAP Lengkap

Intinya, BAP adalah hak tersangka atau terdakwa yang wajib diberikan oleh Penyidik ataupun Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan. Namun perlu dipahami juga, yang menjadi hak tersangka/terdakwa adalah bukan hanya BAP, tapi keseluruhan Berkas Perkara. Di mana BAP itu ada di dalam Berkas Perkara. Dasar hukumnya ada dalam Pasal Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum […]

Dasar Hukum Tersangka/Terdakwa atau Pengacara Berhak Mendapat BAP Lengkap Read More »

Sanksi Pidana Bila Perusahaan Tak Punya IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Selamat Sore bapak Boris Tampubolon, S.H. ada hal yang ingin saya tanyakan perihal IUP (Izin Usaha Pertambangan). Apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan yang melakukan penambangan tanpa IUP? Terimakasih Jawaban Intisari: Perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)

Sanksi Pidana Bila Perusahaan Tak Punya IUP (Izin Usaha Pertambangan) Read More »

Pemberian Cek Kosong Tidak Serta Merta Pidana, Ini Penjelasannya

Selamat Pagi, bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon mohon bantuannya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya. Apakah pemberian cek kosong serta merta menjadi pidana penipuan? -Herman, Jakarta- Jawaban Intisari: Pemberian cek kosong tidak serta merta menjadi pidana. Pemberian cek kosong tidak serta merta menjadi pidana. Pemberian cek kosong bisa menjadi pidana penipuan bila cek itu

Pemberian Cek Kosong Tidak Serta Merta Pidana, Ini Penjelasannya Read More »

3 Hal yang Harus Diperhatikan Perusahaan Pembiayaan Dalam Penagihan Agar Tidak Melanggar Hukum

Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang banyak membantu perusahaan-perusahaan pembiayaan, maka di sini saya akan membagikan 3 hal yang perusahaan pembiayaan harus perhatikan dan taati dalam melakukan penagihan agar tidak melanggar hukum. 3 aspek yang harus perusahaan pembiayan perhatikan sebagai berikut: I. Aspek Debt Collectornya/Tim Penagihnya Dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan OJK No. 23

3 Hal yang Harus Diperhatikan Perusahaan Pembiayaan Dalam Penagihan Agar Tidak Melanggar Hukum Read More »

Dirut Mendepositokan Uang Perusahaan Negara Ke Bank Lain, Apakah Penggelapan/Korupsi?

Selamat sore Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Saya mohon bantuan dan pendampingan hukumnya. Tapi sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan seputar masalah saya. Jadi saya adalah seorang Direktur Utama di perusahaan. Bila ada sebagian uang perusahaan yang saya depositokan ke bank lain apakah itu merupakan penggelapan atau tindak pidana korupsi? Mohon penjelasannya. Terima

Dirut Mendepositokan Uang Perusahaan Negara Ke Bank Lain, Apakah Penggelapan/Korupsi? Read More »

Perlindungan Bagi Debitur Dalam Proses PKPU

  Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, Saya mohon bantuannya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Kalau saya menggunakan proses PKPU sebagai mekanisme pembayaran utang-utang saya kepada kreditur, apakah saya bisa dipaksa untuk membayar utang-utang kreditur di selama berlangsungnya PKPU itu sendiri atau harus ditangguhkan dulu? Jawaban Intisari: Prinsipnya, selama berlangsungnya PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) maka

Perlindungan Bagi Debitur Dalam Proses PKPU Read More »

2 Dasar Argumen Hukum Gugatan Wanprestasi Yang Wajib Anda Kuasai

Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, yang sering menangani perkara-perkara perdata bisnis, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa, intinya ada dua hal yang harus anda kuasai dan itu pula yang menjadi dasar atau fondasi argumen bila ingin mengajukan gugatan wanprestasi. Saya akan membuatnya secara singkat dan sederhana, sehingga Anda bisa cepat dan mudah memahaminya. 2 (dua)

2 Dasar Argumen Hukum Gugatan Wanprestasi Yang Wajib Anda Kuasai Read More »

Jasa Pengacara Kepailitan dan PKPU Terbaik I DNT Lawyers

Apa itu Pengacara Kepailitan dan PKPU? Pengacara Kepailitan dan PKPU adalah orang yang memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum dan nasihat-nasihat hukum berkaitan dengan aspek hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tugas Pengacara Kepailitan dan PKPU Tugas Pengacara Kepailitan dan PKPU yang kantor kami lakukan meliputi namun tidak terbatas pada: A. Aspek Litigasi Pengacara Kepailitan

Jasa Pengacara Kepailitan dan PKPU Terbaik I DNT Lawyers Read More »

Saksi Yang Tidak Dapat Dihadirkan JPU Di Persidangan Harus Dianggap Tidak Pernah Ada, Ini Penjelasannya

Prinsipnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkewajiban untuk membuktikan tuduhannya terhadap terdakwa (beban pembuktian ada pada JPU). Sehingga JPU harus menghadirkan bukti-bukti baik berupa saksi, ahli, surat, sebagaimana diatur di KUHAP untuk membuktikan tuduhannya terhdap terdakwa di muka persidangan. Dalam praktik, tak jarang JPU tidak bisa menghadirkan saksi sebagai bukti di depan persidangan. Sehingga JPU minta

Saksi Yang Tidak Dapat Dihadirkan JPU Di Persidangan Harus Dianggap Tidak Pernah Ada, Ini Penjelasannya Read More »

Bolehkah Hakim Memutus Lebih Tinggi Dari Pada Tuntutan Jaksa?

Selamat pagi Bapak Boris Tampubolon, S.H. saya ingin bertanya boleh kah hakim pidana memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa? Jawaban Intisari: Hakim boleh memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Asal tidak melebihi dari ancaman pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pertama, hakim tidak dilarang memutus lebih dari tuntutan jaksa. Kedua, hakim memutus itu berdasarkan dakwaan. Bukan

Bolehkah Hakim Memutus Lebih Tinggi Dari Pada Tuntutan Jaksa? Read More »