Sebelumnya kita sudah bahas Apa Itu Legal Audit Perusahaan dan Contoh Dokumennya. Sekarang kita akan bahas tujuan dilakukannya legal audit pada Perusahaan. Tujuan legal Audit bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan Perusahaan. Namun, pada umumnya legal audit dilakukan untuk: Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa; Memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha; […]
Tujuan Legal Audit Read More »
Uji Tuntas Aspek Hukum / Legal Due Diligence atau lazim juga disebut Legal Audit adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi. Dengan dilakukan Legal
Apa Itu Legal Audit Perusahaan Dan Contoh Dokumennya? Read More »
Pembicaraan soal THR tak bisa disembunyikan atau ditahan untuk dibicarakan. Apalagi mendekati libur hari raya idul fitri sekarang ini. Untuk itu dalam tulisan kali ini saya akan membahas seputar THR, Apa itu THR, siapa yang berhak atas THR, masalah-masalah yang mungkin terjadi soal hak mendapat THR serta solusinya menurut hukum yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.
Masalah THR dan Solusinya Menurut Hukum? Read More »
Selamat sore Pak Boris Tampubolon Semoga dalam keadaan sehat. Mohon pencerahan untuk 2 pertanyaan ini. Jika perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan(karyawan tetap) karena tidak mencapai target pekerjaan dalam waktu yang ditentukan dan ketentuan tersebut sudah diatur dalam peraturan perusahaan, Apakah hal tersebut sesuai dengan UUK No 13 thn 2003? Jika waktu PHK adalah satu bulan
Karyawan yang di-PHK Satu Bulan Sebelum Hari Raya Tetap Dapat THR? Read More »
Indonesia adalah Negara Hukum. Yang berarti, negara ini didirikan dan dijalankan berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Lebih spesifik, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
Selamat Siang Pak Boris Tampubolon, Saya Airin dari Jakarta. Saya adalah pekerja tetap di sebuah perusahaan. Saya sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 11 tahun 8 bulan. Saya di PHK tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya saya juga sudah tidak nyaman dengan kondisi di perusahaan saya. Perusahaan mem-PHK saya dan hanya memberikan saya uang pisah sebesar
Karyawan Yang di-PHK Berhak Dapat Uang Pisah atau Pesangon? Read More »
Selamat malam Pak Boris Tampubolon, Saya Eny dari Bekasi. Sudah 6 bulan ini perilaku suami saya tampak semakin aneh dan mencurigakan. Dia sepertinya punya wanita idaman lain. sekarang dia sudah jarang pulang, alasannya ada tugas luar kota terus. Kemudian suka marah-marah kalau saya mau cek handphone dia, kami jadi sering bertengkar padahal sebelumnya tidak pernah
Isteri Ingin Gugat Cerai Dengan Alasan Suami Selingkuh, Bisa Tidak? Read More »
Pak Boris Tampubolon, saya Ina di Tangerang mau tanya. Ini soal kapan suatu perbuatan pidana terjadi. Misalnya seperti ini: A tidak senang dengan B dan berniat membunuhnya. Pada malam tanggal 1 Januari 2015, saat B sedang berjalan di tempat sepi, A tiba-tiba memukul B dengan balok kayu bertubi-tubi kemudian menusuk dada dan perut B menggunakan pisau
Kapan Suatu Perbuatan Pidana Terjadi, Saat Perbuatan Dilakukan atau Saat Muncul Akibat? Read More »
Saya punya seorang anak laki-laki, usianya 7 tahun. Anak ini terlahir di luar nikah, usahaku untuk meminta itikad baik dari ayahnya sampai hari ini tidak ada. Karena ayahnya tidak mau mengakui anak itu. Ayahnya bilang anak ini bukan anaknya. Semua jalan untuk meminta rasa kemanusiaan dari ayah anakku sudah kutempuh, namun tidak ada itikad baik
Apakah Anak Luar Kawin Hanya Punya Hubungan Perdata Dengan Ibunya? Read More »
Buku ini adalah salah satu karya Bapak. Boris Tampubolon, S.H. Dimana ia merupakan salah satu penelitinya. Buku ini hadir untuk mencoba menjawab apakah mekanisme Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mampu menjawab persoalan para buruh, ditengah banyaknya persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi. Buku ini terdiri dari lima bab, yaitu: Bab I. Situasi Penegakan Perselisihan Hubungan Industrial Bab II. Benang
BUKU: MEMBACA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA Read More »
