Author name: Boris Tampubolon

Syarat Penahanan Terhadap Anak dan Orang Dewasa, Beda atau Sama?

Selamat sore konsultan hukum, Apakah syarat penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana sama dengan penahanan terhadap orang dewasa? Andi- Papua Pada intinya syarat penahanan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Syarat penahanan terhadap anak (anak adalah yang belum mencapai 18 tahun) diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak […]

Syarat Penahanan Terhadap Anak dan Orang Dewasa, Beda atau Sama? Read More »

Lima Dimensi Perjungan Advokat Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H. (5)

V. Membangun Demokrasi. Demokrasi hanya bisa tegak dan berjalan kokoh jika ditunjang negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Sebab, tanpa hukum demokrasi akan berkembang menjadi anarki, dimana masyarakat akan berbuat semau-maunya dan setiap orang menjadi serigala bagi yang lainnya. Sebaliknya, negara hukum tanpa demokrasi akan melahirkan negara penindas, dimana hukum

Lima Dimensi Perjungan Advokat Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H. (5) Read More »

Lima Dimensi Perjungan Advokat Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H. (4)

IV. Membangun Negara Hukum (rechstaat) Advokat Indonesia harus menyadari bahwa profesi advokat hanya bisa berfungsi dengan baik jika proses penegakan hukum atau the due proces of law dan fair trial bisa ditegakkan. Tegasnya, advokat sebagai pemberi jasa hukum baru berfungsi dan bermakna bagi masyarakat jika profesi advokat itu sendiri mampu berperan di dalam menjalankan tegaknya proses

Lima Dimensi Perjungan Advokat Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H. (4) Read More »

Lima Dimensi Perjungan Advokat Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H. (3)

III. Memperjuangkan Tegaknya Profesi Advokat Yang Mandiri, Bebas, Dan Independen Dari Intervensi Kekuasaan Dalam Membela Klien Atau Para Pencari Keadilan. Advokat Indonesia menyadari bahwa hanya dengan profesi yang bebas (free legal profession) para advokat akan bisa menjalankan profesinya dengan baik sesuai dengan kode etiknya dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut juga harus didukung dengan

Lima Dimensi Perjungan Advokat Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H. (3) Read More »

Lima Dimensi Perjungan Advokat Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H. (2)

II. Pertanggungjawaban Moral Ada dua hal yang harus senantiasa dipertimbangkan dalam membela klien. Pertama, dasar hukum dari perkara yang dihadapi, Kedua, dasar moral dan etika dari perkara yang ditanganinya. Dasar hukum berarti, dalam membela klien dan memperjuangkan hak-haknya harus ada dasar hukumnya, bukan mengada-ada atau mencari-cari alasan/dalih yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Di

Lima Dimensi Perjungan Advokat Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H. (2) Read More »

Lima Dimensi Perjungan Advokat Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H.

Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution,S.H atau biasa dikenal Bang Buyung, Lawyer atau Advokat Indonesia harus menjadi Advokat Pejuang. Di dalam bukunya berjudul “Arus Pemikran Konstitusionalisme –Advokat-“ (2007), Bang Buyung mengungkapkan setidaknya ada 5 (lima) dimensi perjuangan yang sampai saat ini masih relevan dan harus terus dilanjutkan oleh advokat Indonesia sebagai perjuangan yang tiada

Lima Dimensi Perjungan Advokat Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H. Read More »

Dimana Harus Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Suami Yang Ada di Luar Negeri?

Saya menikah dengan seorang warganegara Amerika. Kami menikah di Semarang secara Islam. Sekarang Saya dan suami sepakat bercerai. Suami saya sudah tidak di Indonesia, dan saya sekarang sudah tinggal di Jakarta. Saya ingin mengajukan gugatan cerai. Pertanyaan saya pertama, kemanakah saya harus mengajukan gugatan apakah ke semarang atau bisa di Jakarta? Kedua, jika saya dan

Dimana Harus Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Suami Yang Ada di Luar Negeri? Read More »

Ini Sanksi Jika Perusahaan Telat Membayar Gaji Karyawan

Apa sanksi jika perusahaan telat membayar upah karyawan? Perusahaan yang terlambat membayar gaji karyawan dikenakan denda. Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja/buruh. Pasal 93 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) mengatakan, Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai

Ini Sanksi Jika Perusahaan Telat Membayar Gaji Karyawan Read More »

Cara Menyatakan Seseorang Cidera Janji/Lalai Memenuhi Perjanjian Jika Syarat Lalai Tidak Diatur Dalam Perjanjian?

Saya meminjamkan sejumlah uang kepada teman saya dan ada perjanjian di bawah tangan antara kami berdua secara tertulis. Hanya saja, setelah saya menyerahkan uangnya kemudian saya membaca lagi perjanjiannya yang sudah kami berdua tanda-tangani, ternyata tidak ada ketentuan yang mengatur kapan atau batas waktu untuk teman saya mengembalikan uang yang ia pinjam itu dari saya.

Cara Menyatakan Seseorang Cidera Janji/Lalai Memenuhi Perjanjian Jika Syarat Lalai Tidak Diatur Dalam Perjanjian? Read More »

Polisi menangkap tanpa surat Penangkapan, Sah kah menurut hukum?

Apakah tindakan polisi yang melakukan penangkapan tanpa memperlihatkan identitas atau surat tugas sah menurut hukum? dan jika tidak sah apa tindakan hukum yang bisa dilakukan? Andi – Palembang Jawaban Terima Kasih atas pertanyaannya Pada prinsipnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang (UU) dan hanya menurut

Polisi menangkap tanpa surat Penangkapan, Sah kah menurut hukum? Read More »