Author name: Boris Tampubolon

Apakah Surat Kuasa Yang Dibuat Diluar Negeri Sah Berlaku di Indonesia?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Seorang Advokat atau Pengacara mendapatkan kuasa khusus dari pemberi kuasa yang tinggal di luar negeri untuk mengurus perkara si pemberi kuasa di pengadilan Indonesia. Surat kuasa khusus tersebut dibuat di luar negeri di tempat pemberi kuasa tinggal sekarang. Pertanyaannya apakah surat kuasa khusus tersebut sah dipakai untuk bersidang di Indonesia? Jawaban: Intisari: Keabsahan (sahnya) surat […]

Apakah Surat Kuasa Yang Dibuat Diluar Negeri Sah Berlaku di Indonesia? Read More »

Syarat Dinyatakan Pailit

2 Comments / Artikel, Hukum Kepailitan /

Syarat untuk dinyatakan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) sebagai berikut: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya

Syarat Dinyatakan Pailit Read More »

Ibu Tani Yang Dijadikan Tumbal Diputus Bebas

6 Comments / Artikel, News, Activities and Thought /

Kamis, 3 November 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas seorang ibu tani yang dituduh melakukan penadahan. Majelis Hakim yang terdiri dari Sapawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Sianturi, S.H., M.H. dan Suswanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sepakat Siti tidak bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dituduhkan Jaksa Penuntut Umum. “Menyatakan terdakwa

Ibu Tani Yang Dijadikan Tumbal Diputus Bebas Read More »

Divonis membunuh, empat pengamen Cipulir ajukan PK ke PN Jaksel

Leave a Comment / Artikel, News, Activities and Thought /

Merdeka.com – Empat pengamen terdakwa pembunuh Dicky Maulana di kolong jembatan Cipulir pada 30 Juni 2013 silam, mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (4/5). Sidang PK perdana pengamen Cipulir dengan nomor perkara 6/PID/PK/2015/PN.JKTM.SEL ini dipimpin hakim ketua Asyadi Sembiring. Sidang yang diajukan 15 April 2015 ini ditunda hingga Senin 11

Divonis membunuh, empat pengamen Cipulir ajukan PK ke PN Jaksel Read More »

Perbedaan Perseoran Terbuka dan Perseroan Tertutup

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perusahaan /

Perbedaan Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup sebagai berikut: No Perbedaan Perseroan Terbuka Perseroan Tertutup 1. Dasar Hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.   2. Definisi Pengertian Perseroan Terbuka menurut Pasal 1 angka

Perbedaan Perseoran Terbuka dan Perseroan Tertutup Read More »

Dasar Hukum Hakim Memutus Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dalam Perkara Narkotika

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Selamat siang Pak Boris Tampubolon. Di dalam UU Narkotika diatur ancaman minimum pidana, misalnya dalam Pasal 112 UU Narkotika ancaman minimumnya adalah 4 tahun penjara. Pertanyaannya dalam perkara narkotika ini dapatkah hakim memutus dibawah ancaman minimum tersebut? bagaimana secara hukumnya? Indah- Jakarta Terima kasih atas pertanyaannya. Pada intinya, Hakim dapat memutus dibawah ancaman minimum undang-undang,

Dasar Hukum Hakim Memutus Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dalam Perkara Narkotika Read More »

Syarat Penahanan Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1 Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa

Syarat Penahanan Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP) Read More »

Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia

Leave a Comment / Artikel, News, Activities and Thought /

Aturan pokok yang umumnya digunakan dalam kasus penodaan agama adalah Undang-Undang No /PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 UU PNPS menyatakan “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang

Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Read More »

Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata, News, Activities and Thought /

Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap[1]. Dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan. Alasan-asalan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No.

Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum Read More »

Bolehkah Tidak Memberikan Karwayan yang di-PHK Pesangon atas Dasar Peraturan Perusahaan?

21 Comments / Artikel /

Selamat siang pak, saya mau konsultasi tentang Masalah PHK.  Saya mendapat PHK perusahaan menyatakan tidak memberi uang hak PHK, Dengan pelanggaran SP3, Tentang masalah kehadiran. Status saya sudah karyawan tetap, dengan masa kerja 2thn sepuluh bulan Alasan perusahaan tidak memberikan pesangon karena mengacu pada peraturan perusahaan Saya sudah mengadu pada Disnaker tentang permasalahan saya ini.

Bolehkah Tidak Memberikan Karwayan yang di-PHK Pesangon atas Dasar Peraturan Perusahaan? Read More »

Kembali