Author name: Boris Tampubolon

Dapatkah Memasukan Gugatan PMH dan Wanprestasi Dalam Satu Gugatan Perkara Yang Sama?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Perusahaan saya mendapat sebuah pekerjaan untuk mengerjakan suatu proyek pembangunan pembangunan perumahan dari PT A. Namun dalam perjalanannya PT A tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) kepada perusahaan saya sebagaimana yang telah disepakati, dan terakhir secara diam-diam PT A menjual proyek pembangunan rumah tersebut kepada pihak lain yaitu PT B (PMH). Pertanyaan saya: Dapatkan saya memasukan gugatan […]

Dapatkah Memasukan Gugatan PMH dan Wanprestasi Dalam Satu Gugatan Perkara Yang Sama? Read More »

Cara Membedakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Bagaimana cara membedakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)? Jawaban:  I. Wanprestasi Sederhananya, wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Cara Membedakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Read More »

Hakim Tidak Boleh Memutus Orang Bersalah Hanya Berdasarkan Keyakinan Saja

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana, News, Activities and Thought /

Bagaimana seharusnya hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana? Menurut hukum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya berdasarkan keyakinan saja, melainkan harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah. Pasal 183 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selengkapnya berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

Hakim Tidak Boleh Memutus Orang Bersalah Hanya Berdasarkan Keyakinan Saja Read More »

Akibat Hukum Perjanjian Kerja yang Bertentangan Dengan Undang-Undang

5 Comments / Artikel, Hukum Ketenagakerjaan /

Saya adalah karyawan di salah satu perusahaan swasta, menurut saya banyak ketentuan yang di dalam perjanjian kerja saya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun mau tidak mau saya tetap harus melaksanakan perjanjian kerja tersebut karena sudah saya sepakati sehingga terikat walaupun sebenarnya sangat tidak

Akibat Hukum Perjanjian Kerja yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Read More »

Mengapa Perjanjian Utang Piutang Harus Dibuat Secara Tertulis?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Kenapa perjanjian utang piutang ataupun perjanjian lainnya harus dibuat tertulis? Jawabannya adalah untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak yang berjanji. Perjanjian lisan menurut hukum adalah sah dan mengikat selama memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian yakni para pihak sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kebanyakan perjanjian lisan dibuat atas dasar kepercayaan. Kelemahannya,

Mengapa Perjanjian Utang Piutang Harus Dibuat Secara Tertulis? Read More »

Bisa tidak Perusahaan Leasing Langsung Mengeksekusi Barang Yang Jadi Objek Jaminan Fidusia?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Saya mengalami kredit macet terkait pembelian motor yang saya lakukan dengan cara mencicil di salah satu perusahaan leasing dengan jaminan fidusia. Suatu hari saat saya sedang mengendarai kendaraan yang saya leasing tersebut tiba-tiba sekelompok orang yang mengaku orang suruhan perusahaan leasing (debt collector) memberhentikan saya dan merampas motor tersebut secara paksa. Saya tahu saya masih

Bisa tidak Perusahaan Leasing Langsung Mengeksekusi Barang Yang Jadi Objek Jaminan Fidusia? Read More »

Tips Hukum Menghadapi Debt Collector

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Saya menunggak kartu kredit di salah satu bank. Akibatnya saya sering didatangi oleh Debt Collector untuk menagih utang saya. Kami takut karena debt collector ini suka mengancam kami dan mengatakan akan menyita paksa barang-barang kami jika kami tidak bayar utang. Pertanyaannya bagaimana saya harus menghadapi debt collector ini? Budi- Jakarta Jawaban Kami prihatin dengan masalah

Tips Hukum Menghadapi Debt Collector Read More »

Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP (III)

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

XI. Berhak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk adanya transparansi dan masyarakat bisa mengikuti serta mengawasi apa yang terjadi di persidangan. Selain itu ketentuan ini juga sejalan dengan Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. XII. Berhak mengajukan permohonan pra peradilan (Pasal 77 KUHAP). Dalam hal penangkapan

Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP (III) Read More »

Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP (II)

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

V. Berhak Meminta penjelasan mengenai tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51 KUHAP). Ketentuan ini dimaksudkan agar tersangka dan terdakwa memahami dengan baik perihal perkara yang di tuduhkan atau didakwakan kepadanya, dengan demikian dia dapat menyusun pembelaannya dengan baik dan tepat sasaran. VI. Berhak memberikan keterangan secara bebas disemua tingkat

Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP (II) Read More »

Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Sementara, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Tersangka dan terdakwa merupakan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Tersangka atau terdakwa belum

Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP Read More »

Kembali