Author name: Boris Tampubolon

Bolehkan Diatur Pemberian Kuasa Di Dalam Perjanjian Fidusia?

Selamat siang Pak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, bila di dalam perjanjian jaminan fidusia yang dibuat Notaris juga diatur atau ditemukan pasal yang mengatur tentang pemberian kuasa dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia yang berhubungan dengan pendaftaran fidusia, bagaimanakah kedudukan pasal pemberian kuasa dalam perjanjian fidusia menurut hukum? Jawab: Intisari: Pasal yang mengatur pemberian kuasa […]

Bolehkan Diatur Pemberian Kuasa Di Dalam Perjanjian Fidusia? Read More »

Pembelaan Diri Bila Dituduh atau Dinyatakan Wanprestasi?

Adapun alasan yang Anda bisa gunakan untuk membela diri bila dituduh atau dinyatakan wanprestasi, sebagai berikut: 1. Mengajukan adanya keadaan memaksa (overmacht). Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam keadaan memaksa atau overmacht debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena keadaan ingkar janji timbul di luar kemauan atau kemampuan debitur (Pasal 1244 KUHPer) Selengkapnya

Pembelaan Diri Bila Dituduh atau Dinyatakan Wanprestasi? Read More »

Langkah Perusahaan Jika Merugi karena Karyawan Mengundurkan Diri?

Jika ada seorang karyawan mengundurkan diri dan bersedia ganti rugi kontrak, lalu mengakibatkan perusahaan merasa rugi karena proyeknya ‘terbengkalai’ akibat karyawan tersebut mengundurkan diri, apa bisa perusahaan tersebut menuntut? Terima kasih sebelumnya. Jawaban : Intisari: Kami asumsikan bahwa pekerja yang mengundurkan diri tersebut merupakan pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) atau yang biasa disebut pekerja kontrak

Langkah Perusahaan Jika Merugi karena Karyawan Mengundurkan Diri? Read More »

Akibat Hukum Bila Seseorang Ingkar janji atau Wanprestasi?

Apa akibat hukum yang timbul bila seseorang (debitur) dinyatakan ingkar janji/wanprestasi? Andi. Bali Jawaban: Intisari: Akibat hukum yang timbul bila seseorang ingkar janji yaitu:  Debitur diharuskan membayar ganti rugi. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Uraian lebih

Akibat Hukum Bila Seseorang Ingkar janji atau Wanprestasi? Read More »

Bolehkah Memberi Kuasa Penuh Kepada Perusahaan Leasing Untuk Menjaminkan Kendaraan Yang Dicicil?

Saya membeli kendaraan secara mencicil dari perusahaan leasing (penjual). Lalu dibuatkan perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan bahwa saya memberikan kuasa penuh kepada perusahaan untuk dapat menjaminkan kendaraan yang saya cicil tersebut. Pertanyaannya apakah ketentuan tersebut dibenarkan secara hukum ? Jawab: Intisari: Ketentuan yang menyatakan memberikan kuasa penuh kepada perusahaan/pelaku usaha untuk dapat menjaminkan

Bolehkah Memberi Kuasa Penuh Kepada Perusahaan Leasing Untuk Menjaminkan Kendaraan Yang Dicicil? Read More »

Ini Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Membayar Upah Karyawan Di Bawah Upah Minimum?

Dear Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah Upah Minimum Provinsi? Adam-Jakarta. Jawaban: Intisari: Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan pidana selama dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu)

Ini Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Membayar Upah Karyawan Di Bawah Upah Minimum? Read More »

Inkonsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan “Kasus Century”

Putusan Praperadilan No. 24/Pid/Pra/2018P/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018 (Putusan Praperadilan) akhir-akhir ini menjadi kontroversi. Bermacam pendapat muncul soal putusan praperadilan tersebut. Yang paling mencolok adalah putusan (hakim) praperadilan dianggap telah melampaui kewenangannya dengan mengambil kewenangan penyidik yang memerintahkan untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk dalam kasus Bank

Inkonsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan “Kasus Century” Read More »

Langkah Hukum Jika Pengusaha Tidak Membayar Upah Pekerja Selama Skorsing

Apakah tindakan pengusaha yang tidak mau membayar upah selama skorsing, selanjutnya setelah pembayaran hingga bulan ke-6, dapat dipidanakan meskipun proses PHK telah bergulir ke PHI/MA tetapi belum ada putusan berkekuatan hukum tetap? Terima kasih. Intisari: Selama masa skorsing hingga menuju Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) yang ditetapkan berupa putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan

Langkah Hukum Jika Pengusaha Tidak Membayar Upah Pekerja Selama Skorsing Read More »

Pakai Uang Perusahaan Untuk Keperluan Lain Tapi Ada Kwintasi. Apakah Penggelapan?

Saya adalah karyawan di suatu perusahaan dan saya menggunakan uang perusahaan untuk keperluan di luar yang ditentukan. Tapi semua pengeluaran itu saya bisa pertanggungjawabkan dan ada bon (kwitansinya). Namun perusahaan tidak terima dan mau melaporkan saya ke pihak berwajib. Pertanyaan, apakah perbuatan saya bisa dikatakan penggelapan? Jawaban: Intisari: Perbuatan menggunakan uang perusahaan tanpa izin dan

Pakai Uang Perusahaan Untuk Keperluan Lain Tapi Ada Kwintasi. Apakah Penggelapan? Read More »

Perusahaan Dan Karyawan Harus Paham Ini: Seluk Beluk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Kerja?

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan/UUK). Perjanjian kerja ini adalah dasar terjadinya hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja yang mempunyai unsur pekerjaa, upah dan perintah. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Perjanjian

Perusahaan Dan Karyawan Harus Paham Ini: Seluk Beluk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Kerja? Read More »