Author name: Boris Tampubolon

Ini Dia Daftar Pekerjaan Yang Tidak Boleh Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing

Leave a Comment / Artikel, Hukum Ketenagakerjaan /

Apa saja pekerjaan yang tidak boleh diduduki oleh Tenaga Kerja Asing di Indonesia? Jawab: Intisari: Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker No. 40/2012 mengatur bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Penjelasan lebih lanjut bisa di bawah ini. Pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 […]

Ini Dia Daftar Pekerjaan Yang Tidak Boleh Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Read More »

Apakah Pemberian Tagihan Atau Invoice Bisa Menjadi Bukti Bahwa Debitur Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Kepailitan /

Apakah faktur atau invoice/tagihan yang diberikan kepada debitur tapi tetap tidak dibayarkan oleh debitur sudah cukup membuktikan bahwa utang debitur telah jatuh tempo dan bisa ditagih menurut UU Kepailitan? Jawab: Intisari: Adanya faktur atau invoice/tagihan yang diberikan kepada debitur belum cukup membuktikan bahwa debitur telah lalai/jatuh tempo, kecuali di dalam invoice tersebut diperjanjikan waktu tertentu

Apakah Pemberian Tagihan Atau Invoice Bisa Menjadi Bukti Bahwa Debitur Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih? Read More »

Pembagian Waris Janda Terhadap Harta Bersama Bila Suami Meninggal

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Bila suami meninggal, apakah harta bersama (antara suami dan isteri) langsung dibagi kepada janda dan anak-anaknya, atau si janda berhak mendapat setengah dari harta bersama lebih dulu kemudian setengah sisanya dibagi untuk janda dan anak-anak (saya beragama kristen)? Jawab: Intisari: Harta bersama dibagi setengah dulu (50%) untuk si janda, lalu sisanya (50%) baru dibagi lagi

Pembagian Waris Janda Terhadap Harta Bersama Bila Suami Meninggal Read More »

Bolehkan Diatur Pemberian Kuasa Di Dalam Perjanjian Fidusia?

2 Comments / Artikel, Hukum Jaminan /

Selamat siang Pak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, bila di dalam perjanjian jaminan fidusia yang dibuat Notaris juga diatur atau ditemukan pasal yang mengatur tentang pemberian kuasa dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia yang berhubungan dengan pendaftaran fidusia, bagaimanakah kedudukan pasal pemberian kuasa dalam perjanjian fidusia menurut hukum? Jawab: Intisari: Pasal yang mengatur pemberian kuasa

Bolehkan Diatur Pemberian Kuasa Di Dalam Perjanjian Fidusia? Read More »

Pembelaan Diri Bila Dituduh atau Dinyatakan Wanprestasi?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Adapun alasan yang Anda bisa gunakan untuk membela diri bila dituduh atau dinyatakan wanprestasi, sebagai berikut: 1. Mengajukan adanya keadaan memaksa (overmacht). Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam keadaan memaksa atau overmacht debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena keadaan ingkar janji timbul di luar kemauan atau kemampuan debitur (Pasal 1244 KUHPer) Selengkapnya

Pembelaan Diri Bila Dituduh atau Dinyatakan Wanprestasi? Read More »

Langkah Perusahaan Jika Merugi karena Karyawan Mengundurkan Diri?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Ketenagakerjaan /

Jika ada seorang karyawan mengundurkan diri dan bersedia ganti rugi kontrak, lalu mengakibatkan perusahaan merasa rugi karena proyeknya ‘terbengkalai’ akibat karyawan tersebut mengundurkan diri, apa bisa perusahaan tersebut menuntut? Terima kasih sebelumnya. Jawaban : Intisari: Kami asumsikan bahwa pekerja yang mengundurkan diri tersebut merupakan pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) atau yang biasa disebut pekerja kontrak

Langkah Perusahaan Jika Merugi karena Karyawan Mengundurkan Diri? Read More »

Akibat Hukum Bila Seseorang Ingkar janji atau Wanprestasi?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Apa akibat hukum yang timbul bila seseorang (debitur) dinyatakan ingkar janji/wanprestasi? Andi. Bali Jawaban: Intisari: Akibat hukum yang timbul bila seseorang ingkar janji yaitu:  Debitur diharuskan membayar ganti rugi. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Uraian lebih

Akibat Hukum Bila Seseorang Ingkar janji atau Wanprestasi? Read More »

Bolehkah Memberi Kuasa Penuh Kepada Perusahaan Leasing Untuk Menjaminkan Kendaraan Yang Dicicil?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perlindungan Konsumen /

Saya membeli kendaraan secara mencicil dari perusahaan leasing (penjual). Lalu dibuatkan perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan bahwa saya memberikan kuasa penuh kepada perusahaan untuk dapat menjaminkan kendaraan yang saya cicil tersebut. Pertanyaannya apakah ketentuan tersebut dibenarkan secara hukum ? Jawab: Intisari: Ketentuan yang menyatakan memberikan kuasa penuh kepada perusahaan/pelaku usaha untuk dapat menjaminkan

Bolehkah Memberi Kuasa Penuh Kepada Perusahaan Leasing Untuk Menjaminkan Kendaraan Yang Dicicil? Read More »

Ini Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Membayar Upah Karyawan Di Bawah Upah Minimum?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Ketenagakerjaan /

Dear Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah Upah Minimum Provinsi? Adam-Jakarta. Jawaban: Intisari: Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan pidana selama dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu)

Ini Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Membayar Upah Karyawan Di Bawah Upah Minimum? Read More »

Inkonsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan “Kasus Century”

Leave a Comment / Artikel, News, Activities and Thought /

Putusan Praperadilan No. 24/Pid/Pra/2018P/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018 (Putusan Praperadilan) akhir-akhir ini menjadi kontroversi. Bermacam pendapat muncul soal putusan praperadilan tersebut. Yang paling mencolok adalah putusan (hakim) praperadilan dianggap telah melampaui kewenangannya dengan mengambil kewenangan penyidik yang memerintahkan untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk dalam kasus Bank

Inkonsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan “Kasus Century” Read More »

Kembali