Apakah Pemberian Tagihan Atau Invoice Bisa Menjadi Bukti Bahwa Debitur Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih?
Apakah Pemberian Tagihan Atau Invoice Bisa Menjadi Bukti Bahwa Debitur Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih?
Apakah Pemberian Tagihan Atau Invoice Bisa Menjadi Bukti Bahwa Debitur Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih?

Apakah faktur atau invoice/tagihan yang diberikan kepada debitur tapi tetap tidak dibayarkan oleh debitur sudah cukup membuktikan bahwa utang debitur telah jatuh tempo dan bisa ditagih menurut UU Kepailitan?

Jawab:

Intisari:

Adanya faktur atau invoice/tagihan yang diberikan kepada debitur belum cukup membuktikan bahwa debitur telah lalai/jatuh tempo, kecuali di dalam invoice tersebut diperjanjikan waktu tertentu sebagai tanggal jatuh tempo faktur dan invoice tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentan Kepailitan (UU Kepailitan) menyatakan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan:

“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”.

Idealnya, waktu jatuh tempo itu ditentukan atau diatur di dalam perjanjian. Namun bila tidak diatur di dalam perjanjian maka belum cukup debitur itu dinyatakan sudah jatuh tempo dengan hanya mengirimkan invoice atau tagihan.

Oleh karenya yang harus dilakukan untuk menyatakan utang debitur telah jatuh tempo adalah dengan mengirimkan somasi yang berisi tanggal jatuh tempo bagi debitur untuk segera membayar utangnya atau dicantumkan tanggal jatuh tempo di dalam invoice. Bila debitur tetap tidak membayar utangnya sebagaimana tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam somasi atau invoice maka utang debitur sudah bisa dikatakan jatuh tempo dan dapat ditagih.

Hal ini juga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 120 PK/PDT.SUS/2007 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Tidak adanya bukti somasi dan tanggal jatuh waktu, berarti belum terbukti adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 37 tahun 2004.”

Sekian semoga bermanfaat.

Baca juga: Cara Menyatakan Seseorang Cidera Janji/Lalai Memenuhi Perjanjian Jika Syarat Lalai Tidak Diatur Dalam Perjanjian?

About The Author

Boris Tampubolon

Boris Tampubolon, S.H. is an Advocate and Legal Consultant. He is also the Founder of Law Firm Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. He made this website with the aim to provide all information related of law, help and defend you in order to solve your legal problem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terbaru

Kembalikan Uang Korupsi Apakah Menghapuskan Pidananya
Bagaimana Penghitungan Nilai Kerugian Negara Yang Akan Dibebankan Sebagai Uang Pengganti?
Bagaimanakah Posisi BAP Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Tindakan Pembelaan Diri Yang Dibenarkan Hukum
Sahkah Persetujuan Jual Beli Bila Disepakati Lewat Telepon
Sahkah Persetujuan Jual Beli Bila Disepakati Lewat Telepon?
Cara Menentukan Tergugat dan Turut Tergugat
Cara Menentukan Tergugat dan Turut Tergugat

Video Gallery

Pengacara Dito Mahendra Bakal Ajukan Eksepsi Terkait Senpi Ilegal
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang terdakwa Dito...

Berita

WhatsApp Image 2024-01-26 at 17.23.59
Dito Mahendra Koleksi Senjata Api, Pengacara Ibaratkan Seperti Koleksi Benda Elektronik atau Otomoti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Dito Mahendra, Boris Tampubolon mengatakan dakwaan jaksa terhadap kliennya kurang jelas. Ia berujar seharusnya...

Buku

buku
STRATEGI MENANGANI DAN MEMENANGKAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (PERSPEKTIF ADVOKAT)
Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat...