Author name: Boris Tampubolon

Novum Dalam Pidana Bukanlah Bukti Baru Tapi Keadaan Baru, Ini Penjelasannya

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Sebagai Advokat dan Konsultan hukum, saya sering mendengar pembahasan soal novum. “Kalau mau PK harus ada novum baru”. Begitu katanya. Novum seolah diartikan sebagai bukti baru. Kalau tak ada bukti baru, tidak bisa ajukan PK. Pertanyaanya. Apakah benar Novum itu artinya bukti baru? Jawabnya: Tidak. Novum berasal dari kata latin, noviter perventa. Artinya fakta baru. […]

Novum Dalam Pidana Bukanlah Bukti Baru Tapi Keadaan Baru, Ini Penjelasannya Read More »

Bolehkah Jaksa Menuntut Bebas Terdakwa?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana, News, Activities and Thought /

Sumber I Nyoman Sukena. Ia dituntut bebas. Masyarakat tampak senang. Saya pun juga. Melihat Jaksa telah berlaku adil. Sukena, Terdakwa yang diadili atas tuduhan memelihara hewan yang dilindungi: Landak Jawa. Perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Proses hukum terhadap Sukena dinilai berlebihan. Apalagi ia harus ditahan. Mendekam dipenjara. Tidak bisa bekerja. Terpisah dari keluarga. Ia

Bolehkah Jaksa Menuntut Bebas Terdakwa? Read More »

Ukuran Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam UU Korupsi

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana, Hukum Tindak Pidana Korupsi /

Selamat pagi Bapak Boris Tampubolon. Saya ingin tanya. Dalam Pasal 2 UU Korupsi terdapat unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Bagaimana ukurannya atau penjelasan soal memperkaya diri sendiri tersebut? Agar bisa dinyatakan terbukti. Terimakasih. Jawaban Intisari: Ukuran agar bisa dipastikan sesorang itu telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Ukuran Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam UU Korupsi Read More »

Siapa Yang Berwenang Menilai Atau Memeriksa Adanya Perbuatan Melawan Hukum Prosedur Perbankan?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana, Hukum Tindak Pidana Korupsi /

Sumber Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya siapakah lembaga yang berwenang menilai atau memeriksa adanya pelanggaran hukum prosedur di bank? Jawaban Intisari: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang berwenang menilai atau memeriksa adanya pelanggaran hukum prosedur bank. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Siapa Yang Berwenang Menilai Atau Memeriksa Adanya Perbuatan Melawan Hukum Prosedur Perbankan? Read More »

Bisakah Perusahaan Terbuka Berubah Menjadi Perusahaan Tertutup?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perusahaan /

Selamat malam Bapak Advokat Boris Tampubolon, saya seorang legal officer di suatu perusahaan. Saya ingin bertanya. Bisakah Perusahaan Terbuka (PT Tbk) berubah menjadi Perusahaan Tertutup? mohon sangat bantuannya, Terimakasih Jawaban Intisari: Perusahaan terbuka bisa berubah menjadi perusahaan tertutup. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Bisakah Perusahaan Terbuka Berubah Menjadi Perusahaan Tertutup? Read More »

Adakah Sanksi Bila Perusahaan Terbuka Menunda RUPS?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perusahaan /

Selamat siang, Yth. Bapak Boris Tampubolon. Sebagai seorang Advokat professional yang sudah sangat berpengalaman, saya ingin menanyakan soal RUPS pada Perusahaan Terbuka. Pertanyaan saya, apakah ada sanksinya bila Perusahaan Terbuka menunda RUPS? Terimakasih, mohon sangat bantuannya untuk sebagai antisipasi perusahaan kami Jawaban Intisari: Bila RUPS pada Perusahaan Terbuka tertunda lebih dari 6 bulan setelah tahun

Adakah Sanksi Bila Perusahaan Terbuka Menunda RUPS? Read More »

Pahami Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, di dalam perkara kepailitan dikenal adanya gugatan lain-lain. Pertanyaan saya apa saja gugatan lain-lain dalam kepailitan tersebut? Jawaban Intisari: Gugatan lain-lain dalam kepailitan yakni actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara

Pahami Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Read More »

Langkah Hukum Jika Ada Sertifikat Ganda Di Tanah Anda

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pertanahan & Property /

Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, saya ingin tanya dan mohon bantuannya. Bila ada di tanah saya sertifikat ganda, yang mana sertifikat saya terbit lebih dulu, tapi tiba-tiba ada orang yang datang dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milikinya dengan dasar sertifikat juga. Pertanyaan saya, bila ada kondisi seperti itu, maka

Langkah Hukum Jika Ada Sertifikat Ganda Di Tanah Anda Read More »

Ukuran Bukti Yang Sah dan Meyakinkan Dalam Perkara Pidana Yang Harus Anda Ketahui

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Dalam tulisan ini, saya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, serta Pakar Hukum akan membagikan informasi yang penting. Untuk bisa menyatakan seseorang bersalah maka harus didasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan.   Ukuran Alat Bukti Yang Sah Ukuran dua alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti tersebut harus diperoleh dengan cara yang sesuai

Ukuran Bukti Yang Sah dan Meyakinkan Dalam Perkara Pidana Yang Harus Anda Ketahui Read More »

Ukuran Tindakan Direksi BUMN Tidak Keluar Dari Ranah Business Judgement Rule

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perusahaan, Hukum Pidana /

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya. Banyak Direksi-direksi BUMN yang dikasuskan karena keputusan-keputusan bisnis yang ia ambil. Umumnya berujung pada kasus kerugian negara Pasal 2 UU Korupsi, karena Keputusan bisnis yang diambil ternyata Perusahaan mengalami rugi. Secara hukum kita kenal ada doktrin Business Judgement Rule (BJR) untuk melindungi direksi tersebut. Pertanyaan saya, apa

Ukuran Tindakan Direksi BUMN Tidak Keluar Dari Ranah Business Judgement Rule Read More »

Kembali