Ada 5 (lima) jenis piutang pelayaran yang harus didahulukan, yaitu piutang-piutang untuk: (lihat Pasal 65 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran) untuk pembayaran upah dan pembayaran lainnya kepada Nakhoda, Anak Buah Kapal, dan awak pelengkap lainnya dari kapal dalam hubungan dengan penugasan mereka di kapal, termasuk biaya repatriasi dan kontribusi asuransi sosial […]
5 Jenis Piutang Yang Didahulukan Dalam Pelayaran Read More »
Selamat siang bapak Boris Tampubolon, mohon penjelasan singkatnya, apakah orang asing bisa punya hak milik atas tanah di Indonesia? Terimakasih. Jawaban Intisari: Orang asing tidak bisa punya hak milik atas tanah di Indonesia Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1025 K/Sip/1980, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Orang asing menurut UUPA tidak dapat mempunyai hak milik
Apakah Orang Asing Bisa Punya Tanah Di Indonesia? Read More »
Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, sebagai Advokat yang sudah berpengalaman, ada yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya bagaimana posisi BAP dalam hukum pidana Indonesia? Apakah itu merupakan kebenaran sehingga persidangan harus mengacu ke BAP? Jawaban Intisari: Keterangan saksi dalam BAP belum tentu kebenaran (baru hipotesis saja). Keterangan-keterangan saksi dalam BAP harus diuji di dalam persidangan. Hakim,
Bagaimanakah Posisi BAP Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia? Read More »
Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, selaku Pengacara Maritim dan Perkapalan yang sudah berpengalaman, saya ingin bertanya apakah kapal bisa dijadikan jaminan utang? Jawaban Intisari: Kapal bisa dijadikan jaminan utang. Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU Pelayaran) menyatakan: “kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan
Apakah Kapal Bisa Dijadikan Jaminan Utang? Read More »
Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, bila ada gugatan soal tanah yang mana dalam gugatanya tidak jelas objek tanahnya baik letaknya, luas dan batas-batasnya, maka apakah gugatan itu kuat? Jawaban Intisari: Gugatan yang tidak jelas objek tanahnya akan menjadikan gugatan itu sangat lemah. Secara hukum gugatan tersebut dikategorikan tidak jelas, sehingga gugatan itu harus dinyatakan tidak
Gugatan Tidak Jelas Objek Tanahnya, Maka Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O) Read More »
Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, bagaimana pembagian warisan yang didalamnya terdapat harta bersama? Jawaban Intisari: Harta bersama dibagi lebih dulu, baru harta bersama yang sudah dibagi itu dibagi lagi kepada ahli waris yang berhak. Dasar hukumnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.32 K/AG/2002, tanggal 20 April 2005, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Untuk membagi harta
Bagaimana Pembagian Warisan Yang Didalamnya Terdapat Harta Bersama? Read More »
Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia. Kecelakaan kapal dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: kapal tenggelam; kapal terbakar; kapal tubrukan; dan kapal kandas. (lihat Pasal 245 UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran/UU Pelayaran) BACA JUGA: JASA PENGACARA MARITIM DAN PERKAPALAN TERBAIK|DNT LAWYERS Kapal tenggelam berupa hilangnya kemampuan
4 Jenis Kecelakaan Kapal Yang Harus Anda Ketahui Read More »
Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan angkutan yang tidak mengasuransikan barang/muatannya? Terimakasih Jawaban Intisari: Ada sanksi pidananya. Yaitu dipidana 6 (enam) bulan dan dendan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Salah satu tanggung jawab perusahaan angkutan adalah mengasuransikan barang/muatan yang diangkutnya. Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat 1
Sanksi Pidana Bila Perusahaan Angkutan Tidak Mengasuransikan Barang Muatan Read More »
Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, perusahaan saya menyewa kapal angkut untuk mengangkut nikel kami ke pelabuhan A. Kapal angkut yang membawa nikel kami ini sudah berlayar menuju pelabuhan A. Tapi di tengah perjalanan perusahaan/kapal angkut ini menyampaikan ada terjadi masalah. Nikel kami tenggelam dan musnah, sehingga nikel kami tidak bisa dibawa sepenuhnya ke pelabuhan A.
Siapa Yang Bertanggung Jawab Atas Hilang Atau Musnahnya Muatan Kapal? Read More »
Apa itu Pengacara Maritim dan Perkapalan? Pengacara Maritim dan Perkapalan adalah orang yang memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum dan nasihat-nasihat hukum berkaitan dengan aspek hukum maritim, perkapalan dan pelayaran dan penyelesaian sengketa di bidang maritim, pelayaran dan/atau perkapalan. Tugas Pengacara Maritim dan Perkapalan Tugas Pengacara Maritim dan Perkapalan yang kantor kami lakukan meliputi namun tidak terbatas
Jasa Pengacara Maritim dan Perkapalan Terbaik|DNT Lawyers Read More »
