Author name: Boris Tampubolon

Sanksi Pidana Bila Perusahaan Angkutan Tidak Mengasuransikan Barang Muatan

Leave a Comment / Artikel, Hukum Maritim dan Perkapalan, Hukum Perusahaan, Hukum Pidana, News, Activities and Thought /

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan angkutan yang tidak mengasuransikan barang/muatannya? Terimakasih Jawaban Intisari: Ada sanksi pidananya. Yaitu dipidana 6 (enam) bulan dan dendan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Salah satu tanggung jawab perusahaan angkutan adalah mengasuransikan barang/muatan yang diangkutnya. Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat 1 […]

Sanksi Pidana Bila Perusahaan Angkutan Tidak Mengasuransikan Barang Muatan Read More »

Siapa Yang Bertanggung Jawab Atas Hilang Atau Musnahnya Muatan Kapal?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Maritim dan Perkapalan, Hukum Perdata, Hukum Pidana, News, Activities and Thought /

Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, perusahaan saya menyewa kapal angkut untuk mengangkut nikel kami ke pelabuhan A. Kapal angkut yang membawa nikel kami ini sudah berlayar menuju pelabuhan A. Tapi di tengah perjalanan perusahaan/kapal angkut ini menyampaikan ada terjadi masalah. Nikel kami tenggelam dan musnah, sehingga nikel kami tidak bisa dibawa sepenuhnya ke pelabuhan A.

Siapa Yang Bertanggung Jawab Atas Hilang Atau Musnahnya Muatan Kapal? Read More »

Jasa Pengacara Maritim dan Perkapalan Terbaik|DNT Lawyers

Leave a Comment / Artikel, Hukum Maritim dan Perkapalan, Hukum Perdata, Hukum Pidana, News, Activities and Thought /

Apa itu Pengacara Maritim dan Perkapalan? Pengacara Maritim dan Perkapalan adalah orang yang memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum dan nasihat-nasihat hukum berkaitan dengan aspek hukum maritim, perkapalan dan pelayaran dan penyelesaian sengketa di bidang maritim, pelayaran dan/atau perkapalan. Tugas Pengacara Maritim dan Perkapalan Tugas Pengacara Maritim dan Perkapalan yang kantor kami lakukan meliputi namun tidak terbatas

Jasa Pengacara Maritim dan Perkapalan Terbaik|DNT Lawyers Read More »

Perusahaan Anda Disangka Tindak Pidana Korporasi, Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perusahaan, Hukum Pidana, News, Activities and Thought /

Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, mohon bantuannya dan pembelaannya. Tapi sebelumnya kami ingin bertanya, bila perusahaan kami disangka melakukan tindak pidana (korporasi) maka secara hukum siapakah yang harus bertanggung jawab? Jawaban Intisari: Yang bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana korporasi yaitu: Korporasinya saja; Pengurus korporasi; Korporasi dan pengurusnya (Bersama-sama); atau Pihak-pihak lain yang terlibat.

Perusahaan Anda Disangka Tindak Pidana Korporasi, Siapa Yang Bertanggung Jawab? Read More »

Jasa Pengacara Perusahaan Terbaik | DNT Lawyers

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata, Hukum Perusahaan, Hukum Pidana, News, Activities and Thought, Publication /

Apa Itu Pengacara Perusahaan? Pengacara Perusahaan adalah orang yang memberikan bantuan hukum, baik mewakili dan mendampingi perusahaan dalam menghadapi permasalahan hukum atau yang memberikan advis dari segi hukum bagi perusahaan guna memastikan perusahaan Anda dapat menjalankan usahanya dengan baik dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Pengacara Perusahaan Secara prinsip, Pengacara Perusahaan bertugas memberikan

Jasa Pengacara Perusahaan Terbaik | DNT Lawyers Read More »

Saya Menjual Rumah Yang Masih Disewa, Apakah Saya Masih Berhak Atas Uang Sewa?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Selamat siang, Yth. Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Saya punya rumah yang saat ini masih saya sewakan ke orang (sebut saja A). Sewanya masih ada sampai 1 tahun lagi. Bila saya menjual rumah tersebut pada masa dimana sewa belum berakhir, apakah uang sewanya tetap menjadi hak saya atau beralih ke pembeli (pemilik baru)

Saya Menjual Rumah Yang Masih Disewa, Apakah Saya Masih Berhak Atas Uang Sewa? Read More »

Jual Beli Karena Hutang Tidak Dibayar, Apakah Sah?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Selamat sore Bapak Boris Tampubolon, apakah jual beli karena hutang tidak dibayar sah? Jawaban: Intisari: Jual beli karena hutang tidak dibayar adalah tidak sah, sehingga batal demi hukum. Dasar hukumnya ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/1996 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Jual beli tanah yang berasal dari hubungan hutang piutang (kreditur sebagai pembeli karena

Jual Beli Karena Hutang Tidak Dibayar, Apakah Sah? Read More »

Jual Beli Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Lain Belum Mengikat Perusahaan

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata, Hukum Perusahaan /

Selamat malam Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, mohon bantuannya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya. Bila A seorang pemegang saham menjual sahamnya di perusahaan kepada B (orang luar/pembeli) dan sudah dibeli B tanpa ada persetujuan dari pemegang saham lain, apakah B lantas menjadi pemegang saham dan mendapat hak-haknya sebagai pemegang saham perusahaan tersebut dan

Jual Beli Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Lain Belum Mengikat Perusahaan Read More »

Pengacara Perusahaan: Bagaimana Direksi Membela Diri AgarTerhindar Dari Tanggungjawab Kepailitan Perseroan

Leave a Comment / Artikel, Hukum Kepailitan, Hukum Perdata, Hukum Perusahaan /

Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, saya mohon bantuan bapak sebagai Advokat dan Konsultan Hukum Perusahaan. Bila suatu perusahaan pailit, Bagaimana cara saya untuk membela diri dari tangggung jawab pailitnya perusahaan? Mohon bantuannya dan bantuan hukumnya. –Wiliam, Surabaya- Jawaban Intisari: Anda selaku Direksi tidak bertanggungjawab mutlak atas kepailitan perusahaan, selama Anda bisa membuktikan bahwa:  Kepailitan tersebut

Pengacara Perusahaan: Bagaimana Direksi Membela Diri AgarTerhindar Dari Tanggungjawab Kepailitan Perseroan Read More »

Apakah Kewenangan Menuntut Tindak Pidana Korporasi Ada Daluwarsanya?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perusahaan, Hukum Pidana /

Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum, Boris Tampubolon. Apakah kewenangan menuntut tindak pidana korporasi ada daluarsanya? Mohon bantuannya. -Irwan, Surabaya- Jawaban Intisari: Kewenangan menuntut tidak pidana korporasi hapus karena ada daluwarsa. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No. 13/2016  Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma 13/2016) “Kewenangan

Apakah Kewenangan Menuntut Tindak Pidana Korporasi Ada Daluwarsanya? Read More »

Kembali