Author name: Boris Tampubolon

Dalam praktek peradilan, tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya. Beda pendapat tersebut wajar saja terjadi sebab hakim memiliki latar belakang keluarga, pendidikan, usia, lingkungan pergaulan, universitas dan panutan pendidik yang berbeda sehingga bisa menimbulkan perbedaan nilai di antara para hakim. Perbedaan tersebut ditemukan

Kamis, 3 November 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas seorang ibu tani yang dituduh melakukan penadahan. Majelis Hakim yang terdiri dari Sapawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Sianturi, S.H., M.H. dan Suswanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sepakat Siti tidak bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dituduhkan Jaksa Penuntut Umum. “Menyatakan terdakwa

Merdeka.com – Empat pengamen terdakwa pembunuh Dicky Maulana di kolong jembatan Cipulir pada 30 Juni 2013 silam, mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (4/5). Sidang PK perdana pengamen Cipulir dengan nomor perkara 6/PID/PK/2015/PN.JKTM.SEL ini dipimpin hakim ketua Asyadi Sembiring. Sidang yang diajukan 15 April 2015 ini ditunda hingga Senin 11

Aturan pokok yang umumnya digunakan dalam kasus penodaan agama adalah Undang-Undang No /PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 UU PNPS menyatakan “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang