Kapan PHK itu Sah? Intisari: PHK itu sah ketika para pihak telah menerimanya secara sukarela. Namun jika salah satu pihak tidak menerima atau mempersoalkan PHK tersebut maka PHK itu sah ketika sudah ada penetapan atau putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial. Pada prinsipnya PHK itu sah jika antara Pengusaha dan Pekerja menerima secara sukarela […]
Kapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu Sah? Read More »
Sengketa ataupun gugatan perdata pada prinsipnya hanya ada dua jenis, yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pada tulisan ini akan diuraikan secara lengkap namun sederhana unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan semoga bisa menjadi referensi dalam penanganan perkara yang sedang anda tangani. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap
Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Read More »
Suatu perjanjian bisa hapus karena[1]: 1. Para pihak menentukan berlakukan perjanjian untuk jangka waktu tertentu; 2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian. Misal Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan: “(1)Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. (2)Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada
7 Cara Hapusnya Perjanjian Read More »
Dalam praktek peradilan, tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya. Beda pendapat tersebut wajar saja terjadi sebab hakim memiliki latar belakang keluarga, pendidikan, usia, lingkungan pergaulan, universitas dan panutan pendidik yang berbeda sehingga bisa menimbulkan perbedaan nilai di antara para hakim. Perbedaan tersebut ditemukan
Perbedaan Pendapat oleh Hakim: Concurring dan Dissenting Opinion Read More »
Seorang Advokat atau Pengacara mendapatkan kuasa khusus dari pemberi kuasa yang tinggal di luar negeri untuk mengurus perkara si pemberi kuasa di pengadilan Indonesia. Surat kuasa khusus tersebut dibuat di luar negeri di tempat pemberi kuasa tinggal sekarang. Pertanyaannya apakah surat kuasa khusus tersebut sah dipakai untuk bersidang di Indonesia? Jawaban: Intisari: Keabsahan (sahnya) surat
Apakah Surat Kuasa Yang Dibuat Diluar Negeri Sah Berlaku di Indonesia? Read More »
Syarat untuk dinyatakan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) sebagai berikut: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya
Syarat Dinyatakan Pailit Read More »
Kamis, 3 November 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas seorang ibu tani yang dituduh melakukan penadahan. Majelis Hakim yang terdiri dari Sapawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Sianturi, S.H., M.H. dan Suswanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sepakat Siti tidak bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dituduhkan Jaksa Penuntut Umum. “Menyatakan terdakwa
Ibu Tani Yang Dijadikan Tumbal Diputus Bebas Read More »
Merdeka.com – Empat pengamen terdakwa pembunuh Dicky Maulana di kolong jembatan Cipulir pada 30 Juni 2013 silam, mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (4/5). Sidang PK perdana pengamen Cipulir dengan nomor perkara 6/PID/PK/2015/PN.JKTM.SEL ini dipimpin hakim ketua Asyadi Sembiring. Sidang yang diajukan 15 April 2015 ini ditunda hingga Senin 11
Divonis membunuh, empat pengamen Cipulir ajukan PK ke PN Jaksel Read More »
Perbedaan Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup sebagai berikut: No Perbedaan Perseroan Terbuka Perseroan Tertutup 1. Dasar Hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 2. Definisi Pengertian Perseroan Terbuka menurut Pasal 1 angka
Perbedaan Perseoran Terbuka dan Perseroan Tertutup Read More »
Selamat siang Pak Boris Tampubolon. Di dalam UU Narkotika diatur ancaman minimum pidana, misalnya dalam Pasal 112 UU Narkotika ancaman minimumnya adalah 4 tahun penjara. Pertanyaannya dalam perkara narkotika ini dapatkah hakim memutus dibawah ancaman minimum tersebut? bagaimana secara hukumnya? Indah- Jakarta Terima kasih atas pertanyaannya. Pada intinya, Hakim dapat memutus dibawah ancaman minimum undang-undang,
Dasar Hukum Hakim Memutus Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dalam Perkara Narkotika Read More »
