Setiap orang sama di mata hukum, dan berhak diadili secara adil (fair trial). Hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi UUD 45 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang […]
Ukuran Pemeriksaan di Pengadilan Yang Adil? Read More »
Intisari: Didampingi Pengacara/Advokat saat diperiksa di Kepolisian harus dan perlu karena: 1. Didampingi Pengacara adalah Hak Saksi maupun Tersangka 2. Secara psikologis, pengetahuan dan pengalaman tidak semua saksi atau tersangka mengerti hukum sehingga rentan dibohongi, dibodohi, atau ditekan sehingga dikhawatirkan tidak bisa memberikan keterangan secara bebas dan benar. 3. Mengawal hak-hak hukum anda dan memastikan
Didampingi Pengacara/Advokat Saat Diperiksa di Kepolisian: Kenapa Harus Dan Perlu? Read More »
Saya menduga, mungkin salah satu hal yang ditakuti masyarakat adalah kalau berurusan dengan pihak berwajib dalam hal ini Polisi. Salah satu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada polisi selaku penegak hukum adalah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Perlu diingat, Polisi tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan. Ada aturan-aturan atau prosedur hukum yang
Kalau Ditangkap Polisi: Jangan Takut, Pahami ini Read More »
Prinsipnya, pembeli yang beritikad baik harus dilindungi Undang-Undang (hukum). Di masyarakat, tak jarang muncul masalah antara pembeli dan penjual tanah. Misal, seseorang membeli sebidang tanah yang belakangan diketahui tanah tersebut bermasalah. Entah tanah tersebut sedang dalam sengketa, atau tengah diagunkan (dijaminkan) ke pihak lain, atau si penjual sebenarnya bukan orang yang berhak menjual, surat-surat tanah
Pembeli Yang Beritikad Baik Dilindungi Hukum: Ini Kriterianya Read More »
Selamat malam, saya beragama islam dan ingin cerai dengan suami karena antara saya dan suami terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Saya ingin mengajukan gugatan cerai tapi saksi-saksi yang tahu soal masalah ini hanya keluarga dekat saya. Padahal setahu saya keluarga tidak bisa dijadikan saksi. Pertanyaan saya apakah dalam kasus saya ini keluarga bisa dijadikan
Pada prinsipnya, alasan-alasan perceraian diatur secara terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (selengkapnya Baca: Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum). Namun, di dalam praktek muncul beberapa indikator yang bisa digunakan
Agar Gugatan Perceraian Dikabulkan: Ini Indikatornya Read More »
Saya membuat akta pengikatan jual beli (PPJB) tanah dengan teman saya. Tanah tersebut kemudian sudah saya bayar lunas dan saya sekarang sudah menguasai tanah tersebut. Pertanyaan saya, apakah hak atas tanah tersebut dari teman saya (penjual) telah beralih kepada saya (pembeli) meski saya belum mensertifikatkan tanah tersebut? Jawaban: Intisari: Berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2016,
Peralihan Hak Atas Tanah Sudah Terjadi Meski Belum Disertifikatkan, Ini Dasar Hukumnya! Read More »
Merdeka.com – Kuasa hukum korban pencabulan KP (6) kecewa dengan ucapan terdakwa yang juga guru ngaji Ali Akbar (43). Kubu terdakwa berdalih Ali merupakan korban salah tangkap. “Ali Akbar dan pengacaranya ngawur, Ali Akbar mengatakan bahwa korban salah tangkap. Tidak ada korban salah tangkap, Ali Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul
Korban Pencabulan Tuding Guru Ngaji Berdalih Korban Salah Tangkap Read More »
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3495732/keluarga-korban-pencabulan-nilai-vonis-10-tahun-bui-kurang-berat Jakarta – Keluarga korban pencabulan guru ngaji Ali Akbar menyesalkan vonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Sebab, keluarga korban berharap pelaku dihukum maksimal sesuai dengan UU Perlindungan Anak. “Menurut kami, hukuman terhadap terdakwa harusnya bisa lebih berat, yaitu 15-20 tahun berdasarkan UU Perlindungan anak,” ujar kuasa hukum
Boris Tampubolon: “Perbuatan Cabul Apalagi Terhadap Anak Merupakan Perbuatan Biadab” Read More »
Apa saja syarat orang asing masuk dan keluar wilayah Indonesia menurut hukum Imigrasi Indoensia? Jawaban: Prinsip dalam Hukum Imigrasi Indonesia, Setiap Orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dalam hal orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia maka wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali
Imigrasi Indonesia: Syarat Orang Asing Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Read More »
