Author name: Boris Tampubolon

Langkah Hukum Jika Rumah Sakit Menolak Pasien Kritis Lantaran Tidak Ada Biaya?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata, Hukum Pidana, News, Activities and Thought /

Baru saja saya membaca berita online yang memberitakan peristiwa pilu seorang anak kecil (pasien) yang sedang kritis/dalam keadaan darurat[1] namun tidak dilayani sebagaimana mestinya oleh rumah sakit lantaran tidak punya biaya/uang muka (DP) untuk diberikan kepada rumah sakit. https://news.detik.com/berita/3635460/cerita-pilu-di-jakarta-bayi-debora-meninggal-karena-tak-ada-biaya, Dengan asumsi bahwa isi berita itu benar, sebagai advokat saya tertarik membahas beberapa hal dari sisi […]

Langkah Hukum Jika Rumah Sakit Menolak Pasien Kritis Lantaran Tidak Ada Biaya? Read More »

Kalah Beperkara Lawan Mantan Karyawan, Transjakarta Kasasi

1 Comment / Artikel, News, Activities and Thought /

TEMPO.CO, Jakarta – PT Transjakarta mengajukan kasasi setelah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan mantan karyawan Transjakarta, Fery Febriansyah, pada Rabu, 30 Agustus 2017. “Kami sudah mengirim surat untuk kasasi,” kata juru bicara PT Transjakarta, Wibowo, kepada Tempo pada Rabu. Fery menuntut Transjakarta memberinya kompensasi Rp 73,5 juta karena memberhentikannya sebagai karyawan kontrak.

Kalah Beperkara Lawan Mantan Karyawan, Transjakarta Kasasi Read More »

Perusahaan Mana Yang Bertanggung Jawab Terhadap Karyawan Apabila Perusahaan Beralih?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Ketenagakerjaan /

Saya bekerja di salah satu perusahaan jasa transportasi sebagai petugas monitoring sejak tahun 2005 sampai saat ini. Perusahaan ini berubah-ubah/beralih sebanyak 4 kali sampai terakhir menjadi PT. XXX. Saat terjadi peralihan-peralihan tersebut hubungan kerja tidak pernah berakhir, tapi langsung bekerja saja terus seperti biasa paling kami disuruh menandatangani perjanjian kerja sama lagi yang baru sebagai

Perusahaan Mana Yang Bertanggung Jawab Terhadap Karyawan Apabila Perusahaan Beralih? Read More »

Haruskah Penjual Mengembalikan Uang Muka Bila Pembeli Tak Jadi Membeli Barang?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Saya sepakat dengan teman saya untuk mengadakan jual beli tanah milik saya seharga 500 juta. Teman saya sudah bayar uang muka sebesar 200 juta dan berjanji akan melunasi sisanya sebulan kemudian. Namun kenyataanya teman saya tidak melunasi sisa pembayarannya sebagaimana diperjanjikan, malah secara sepihak mengatakan bahwa ia tidak jadi membeli tanah saya dan minta uang

Haruskah Penjual Mengembalikan Uang Muka Bila Pembeli Tak Jadi Membeli Barang? Read More »

Pegawai/Pekerja Di Kedutaan Asing Yang Ada Di Indonesia Dipecat, Hukum Mana Yang Dipakai?

1 Comment / Artikel, Hukum Ketenagakerjaan /

Saya seorang pegawai di salah satu kedutaan besar negara asing yang ada di Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Pertannyaan saya, kemanakah saya harus mengajukan tuntutan? dan apakah tunduk pada hukum Indonesia atau hukum negara kedutaan besar tersebut? Jawaban: Intisari: Dalam permasalahan tersebut tetap berlaku hukum indonesia yaitu UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pegawai/Pekerja Di Kedutaan Asing Yang Ada Di Indonesia Dipecat, Hukum Mana Yang Dipakai? Read More »

3 Cara Mengeksekusi Tanah (Benda) Yang Menjadi Jaminan Utang

Leave a Comment / Artikel, Hukum Jaminan /

Teman saya meminjam uang kepada saya sebesar 2,3 Miliar dengan jaminan tanah dan telah dikeluarkan sertifikat hak tanggungan. Apabila teman saya tidak membayar utangnya sebagaimana waktu yang ditentukan apakah saya bisa mengeksekusi tanah tersebut? dan bagaimana caranya? Agung- Jakarta Jawaban: Intisari: Eksekusi bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu: 1. Eksekusi melalui pengadilan; 2. Eksekusi atas

3 Cara Mengeksekusi Tanah (Benda) Yang Menjadi Jaminan Utang Read More »

Hak-Hak Anda Bila Ditahan Dalam Proses Hukum

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Setiap orang bisa dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya, polisi akan memproses laporan tersebut. Jika polisi menilai (berdasarkan bukti-bukti yang cukup), bahwa peristiwa yang dilaporan tersebut merupakan peristiwa pidana dan Polisi yakin terlapor ini sebagai pelakunya, maka status terlapor akan ditingkatkan menjadi tersangka. Setelah diperiksa, maka polisi bisa (berdasarkan kewenangannya) melakukan

Hak-Hak Anda Bila Ditahan Dalam Proses Hukum Read More »

Solusi Jika Sudah Terlanjur Membuat Surat Pernyataan Berutang Di Bawah Tekanan/Paksaan?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata, Hukum Pidana /

Saya dipaksa menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa saya memiliki sejumlah hutang sebesar 500 juta kepada seseorang dan wajib membayar sesuai waktu yang ditentukan, padahal isinya tidak benar dan saya terpaksa menandatangani surat tersebut karena di bawah tekanan. Surat tersebut nanti dijadikan bukti bahwa saya harus bayar utang tersebut, jika tidak saya akan dilaporkan ke

Solusi Jika Sudah Terlanjur Membuat Surat Pernyataan Berutang Di Bawah Tekanan/Paksaan? Read More »

Pasal Untuk Mentersangkakan Hary Tanoe Inkonstitusional

7 Comments / Artikel, News, Activities and Thought /

15 Juni 2017 Hary Tanoesoedibjo (HT) ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri karena mengirim SMS/WA yang diduga bernada pengancaman kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Yulianto. Atas dasar itu HT dikenakan Pasal 29 UU Nomor 11/2008 tentang ITE jo pasal 45B UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan UU ITE Nomor 11/2008, (UU ITE) yang berbunyi: “Setiap

Pasal Untuk Mentersangkakan Hary Tanoe Inkonstitusional Read More »

Kembali