Author name: Boris Tampubolon

Bolehkah Langsung Menjual Barang Jaminan Debitur (Berutang) Tanpa Izin Debitur?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Jaminan, Hukum Perdata, Hukum Pidana /

Teman saya meminjam uang kepada saya dengan jaminan perhiasannya (gadai). Saya sudah berkali-kali mengingatkan dia untuk membayar utangnya tapi dia tidak juga membayar utangnya. Saya ingin menjual sendiri barang jaminan dia tersebut dan mengambil hasilnya untuk melunasi utangnya. Apakah hal tersebut dibenarkan oleh hukum? Jawab : Intisari: Menjual barang jaminan tanpa izin kreditur tidak dibenarkan […]

Bolehkah Langsung Menjual Barang Jaminan Debitur (Berutang) Tanpa Izin Debitur? Read More »

Status Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Oleh Hakim Praperadilan, Apakah Bisa Ditetapkan Tersangka Lagi?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Apakah status tersangka yang dinyatakan tidak sah oleh Hakim praperadilan bisa ditetapkan tersangka lagi? Jawaban:  Intisari: Aparat penegak hukum yang bersangkutan dapat menetapkan tersangka lagi kepada seseorang yang status tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan. Perlu dipahami, pemeriksaan praperadilan tetang sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil (adminstratif)[1], misalnya berkaitan dengan dua

Status Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Oleh Hakim Praperadilan, Apakah Bisa Ditetapkan Tersangka Lagi? Read More »

Dapatkah Nama Domain Dijadikan sebagai Objek Jaminan?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu pesat dan penggunaan media internet semakin banyak, saya ingin bertanya apakah domain name dapat dijadikan sebagai objek jaminan dan lembaga apa yang berhak untuk menampung jaminan tersebut? Jawab: Menurut Hedra W Saputro, Praktisi web design, nama domain atau biasa disebut domain name adalah alamat unik di dunia internet

Dapatkah Nama Domain Dijadikan sebagai Objek Jaminan? Read More »

Peran Kejaksaan dan BPK dalam Menangani Perkara Tipikor

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Institusi kejaksanaan telah mendapatkan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan langsung terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang yang baru. pertanyaannya adalah apakah institusi kejaksaan mempunyai kompetensi yang cukup untuk menentukan tindak pidana korupsi?, karena setahu saya korupsi berhubungan dengan masalah auditor finansial, sedangkan jaksa backgroundnya adalah hukum. apakah dasar dalam menentukan seseorang melakukan pidana korupsi

Peran Kejaksaan dan BPK dalam Menangani Perkara Tipikor Read More »

Kenapa Perusahaan Perlu Menggaet Kantor Advokat dan Konsultan Hukum?

Leave a Comment / Artikel, News, Activities and Thought /

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di masyarakat advokat sering juga disebut Pengacara atau Konsultan Hukum. Tugas Pengacara/Advokat, pada prinsipnya adalah memberikan bantuan hukum, membela dan menjaga hak-hak dan kepentingan hukum klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jasa  hukum yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi

Kenapa Perusahaan Perlu Menggaet Kantor Advokat dan Konsultan Hukum? Read More »

Langkah Hukum Jika Rumah Sakit Menolak Pasien Kritis Lantaran Tidak Ada Biaya?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata, Hukum Pidana, News, Activities and Thought /

Baru saja saya membaca berita online yang memberitakan peristiwa pilu seorang anak kecil (pasien) yang sedang kritis/dalam keadaan darurat[1] namun tidak dilayani sebagaimana mestinya oleh rumah sakit lantaran tidak punya biaya/uang muka (DP) untuk diberikan kepada rumah sakit. https://news.detik.com/berita/3635460/cerita-pilu-di-jakarta-bayi-debora-meninggal-karena-tak-ada-biaya, Dengan asumsi bahwa isi berita itu benar, sebagai advokat saya tertarik membahas beberapa hal dari sisi

Langkah Hukum Jika Rumah Sakit Menolak Pasien Kritis Lantaran Tidak Ada Biaya? Read More »

Kalah Beperkara Lawan Mantan Karyawan, Transjakarta Kasasi

1 Comment / Artikel, News, Activities and Thought /

TEMPO.CO, Jakarta – PT Transjakarta mengajukan kasasi setelah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan mantan karyawan Transjakarta, Fery Febriansyah, pada Rabu, 30 Agustus 2017. “Kami sudah mengirim surat untuk kasasi,” kata juru bicara PT Transjakarta, Wibowo, kepada Tempo pada Rabu. Fery menuntut Transjakarta memberinya kompensasi Rp 73,5 juta karena memberhentikannya sebagai karyawan kontrak.

Kalah Beperkara Lawan Mantan Karyawan, Transjakarta Kasasi Read More »

Perusahaan Mana Yang Bertanggung Jawab Terhadap Karyawan Apabila Perusahaan Beralih?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Ketenagakerjaan /

Saya bekerja di salah satu perusahaan jasa transportasi sebagai petugas monitoring sejak tahun 2005 sampai saat ini. Perusahaan ini berubah-ubah/beralih sebanyak 4 kali sampai terakhir menjadi PT. XXX. Saat terjadi peralihan-peralihan tersebut hubungan kerja tidak pernah berakhir, tapi langsung bekerja saja terus seperti biasa paling kami disuruh menandatangani perjanjian kerja sama lagi yang baru sebagai

Perusahaan Mana Yang Bertanggung Jawab Terhadap Karyawan Apabila Perusahaan Beralih? Read More »

Haruskah Penjual Mengembalikan Uang Muka Bila Pembeli Tak Jadi Membeli Barang?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Saya sepakat dengan teman saya untuk mengadakan jual beli tanah milik saya seharga 500 juta. Teman saya sudah bayar uang muka sebesar 200 juta dan berjanji akan melunasi sisanya sebulan kemudian. Namun kenyataanya teman saya tidak melunasi sisa pembayarannya sebagaimana diperjanjikan, malah secara sepihak mengatakan bahwa ia tidak jadi membeli tanah saya dan minta uang

Haruskah Penjual Mengembalikan Uang Muka Bila Pembeli Tak Jadi Membeli Barang? Read More »

Pegawai/Pekerja Di Kedutaan Asing Yang Ada Di Indonesia Dipecat, Hukum Mana Yang Dipakai?

1 Comment / Artikel, Hukum Ketenagakerjaan /

Saya seorang pegawai di salah satu kedutaan besar negara asing yang ada di Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Pertannyaan saya, kemanakah saya harus mengajukan tuntutan? dan apakah tunduk pada hukum Indonesia atau hukum negara kedutaan besar tersebut? Jawaban: Intisari: Dalam permasalahan tersebut tetap berlaku hukum indonesia yaitu UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pegawai/Pekerja Di Kedutaan Asing Yang Ada Di Indonesia Dipecat, Hukum Mana Yang Dipakai? Read More »

Kembali