Author name: Boris Tampubolon

Di dalam praktek tak jarang ditemukan persoalan-persoalan dalam rangka penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara sebagai berikut: 1. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi Advokat/Penasihat Hukum. Hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, dan kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersebut serta menyediakan pengacara untuk mendampingi tersangka. Namun prakteknya tak jarang penyidik mengabaikan hak tersangka

Semua orang potensi terkena masalah hukum. Anak-anak, orang dewasa, laki-laki maupun perempuan dan sebagainya. Dalam kasus-kasus yang menimpa perempuan, baik perempuan sebagai tersangka/terdakwa atau sebagai saksi dan/atau korban (disebut juga “perempuan berhadapan dengan hukum”), sudah diatur hal-hal yang dilarang bagi hakim untuk dilakukan saat memeriksa dan megadili perempuan. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung

Dear Bapak Advokat Boris Tampubolon, bagaimanakan putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi terhadap tersangka/terdakwa yang tidak didampingi pengacara selama proses hukum, apakah dibatalkan dan haruskah diperiksa kembali? Intisari: Bila hak tersangka/terdakwa untuk didampingi pengacara dilanggar, maka putusan Kasasi akan menyatakan putusan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) batal, dan Pengadilan Kasasi akan membuat “penetapan” mengembalikan

Selamat malam Pak Boris Tampubolon, apabila tersangka memberikan BAP karena ditekan atau mengalami kekerasan apakah ia secara hukum boleh mencabut BAP tersebut di persidangan? Intisari: Mencabut BAP di persidangan itu boleh. BAP tersangka yang dibuat di bawah tekanan atau kekerasan adalah tidak sah. Apalagi secara hukum, yang menjadi fakta hukum adalah apa yang disampaikan di