Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, S.H. Saya sudah bekerja selama kurang lebih 15 tahun di salah satu perusahaan. Sekarang perusahaan saya tersebut sedang melaksanakan penggabungan (merger) dengan perusahaan lain, lantaran itu saya tidak bersedia bergabung. Pertanyaan saya, apakah saya berhak atas pesangon bila di-PHK atas alasan tersebut di atas? Jawaban: Intisari: Anda tetap berhak atas […]
Kepailitan adalah salah satu cara menyelesaikan utang piutang. Berbeda dengan gugatan wanprestasi (perdata umum) yang hanya perlu satu orang kreditur, kepailitan bukan untuk penyelesaian utang untuk seorang kreditur, tapi untuk sejumlah orang kreditur (minimal dua orang kreditur). Dengan dijatuhkanya putusan pailit terhadap debitur, maka kreditur-kreditur lainnya dapat beramai-ramai mengajukan tagihan utangnya. Penyelesaian utang-piutang melalui jalur
Mekanisme Kepailitan Sebagai Cara Menagih Utang Read More »
Direksi sebagai salah satu organ PT bertanggungjawab melakukan segala pengurusan dan mewakili PT baik di dalam maupun luar pengadilan. Mengingat tugas dan tanggunjawab direksi yang begitu besar maka tugas pengurusannya itu haruslah dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Tak jarang perusahaan mengalami kerugian diakibatkan direksi yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab.
Selamat siang Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Professional Boris Tampubolon, saya ingin menanyakan apakah bisa saya mengetahui informasi atau keterangan dari bank (BUMN) tentang nasabah debitur dan objek jaminan yang diduga menggunakan aset saya sebagai jaminan di bank tanpa ada izin dari saya? Dan mohon dasar hukumnya. Erik Wijaya, Surabaya. Jawaban: Intisari: Informasi atau keterangan
Apakah Informasi Terkait Nasabah Debitur Bank Bisa Diakses Masyarakat? Read More »
Apakah hak milik atas tanah bisa hapus? jika bisa, apa alasannya? Jawaban: Hak milik atas tanah bisa hapus karena dua hal. Pertama karena tanah menjadi milik Negara, Kedua karena tanah musnah. I. Tanah menjadi milik Negara terjadi karena: Pencabutan hak; Dilepaskan secara sukarela; Dicabut untuk kepentingan umum; Tanahnya ditelantarkan; Tanahnya dialihkan kepada warga Negara asing.
Konsultan Hukum Properti: Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Read More »
Pengalaman kami sebagai pengacara/advokat dan konsultan hukum praktik, membuat kami bertemu dengan berbagai macam jenis klien. Yang paling miris adalah ketika bertemu dengan orang yang mengaku sudah kena “tipu” oleh oknum pengacara. Mereka mengaku telah mengeluarkan uang bermiliaran rupiah, tapi perkaranya ternyata tidak selesai, malah kalah, aset semua disita, dan dinyatakan salah. Padahal secara hukum
Tips Cerdas Memilih Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum Yang Profesional? Read More »
Selamat siang bapak Boris Tampubolon, dari suduh pandang konsultan hukum ketenagakerjaan apakah perusahaan yang tidak memperbaharui peraturan perusahaan akan dikenakan denda? Martin-Jakarta Jawab: Intisari: Berdasarkan Pasal 188 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, Perusahaan yang tidak memperbaharui peraturan perusahaanya dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh
Hak asuh anak merupakan hal yang paling sering dimintakan oleh pasangan suami isteri (yang sudah punya anak) dan hendak bercerai. Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum professional banyak orang yang menanyakan kepada saya, siapakah secara hukum yang berhak atas hak asuh anak yang di bawah umur bila orang tuanya bercerai? Jawab: Intisari: Hak asuh anak yang
Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Jatuh Kepada Ibu, Ini Dasar Hukumnya? Read More »
Imigrasi merupakan salah satu isu penting yang harus diperhatikan. Tak jarang orang asing mengalami kesulitan dalam pengurusannya berkaitan dengan segala ketentuan hukum imigrasi dan segala proses yang ada di dalamnya. Aturan yang berkaitan dengan imigrasi dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan guna melindungi serta mengawasi orang asing yang masuk ke indonesia yang sejalan dengan penghormatan,
Advokat dan Konsultan Hukum Imigrasi di Indonesia Read More »
Langkah hukum seperti apa yg dapat komisaris tempuh apabila ada indikasi penipuan/penggelapan/penyelewengan terhadap perusahaan yg dilakukan oleh direksi, dan apa hak komisaris/pemegang saham? Intisari: Langkah hukum yang bisa diambil oleh Pemegang Saham, ataupun Komisaris terhadap direksi adalah melaporkan ke kepolisian, menggugat perdata, dan mekanisme lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Jawab: Secara pidana, bila
Langkah Hukum Pemegang Saham dan Komisaris Terhadap Direksi Yang Merugikan PT Read More »
