Author name: Boris Tampubolon

Cara Pemegang Saham Bila Tidak Diberikan Data Atau Keterangan Dari Perusahaan

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perusahaan /

Selamat pagi Bapak Boris Tampubolon. Mohon bantuannya dalam masalah perusahaannya saya ini. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan dulu. Bagaimana cara saya sebagai pemegang saham untuk bisa mengakses Perusahaan kaitan dengan data atau informasi Perusahaan? Sebab ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi yang merugikan saya selaku pemengang saham. Tapi saya tidak diberikan akses. […]

Cara Pemegang Saham Bila Tidak Diberikan Data Atau Keterangan Dari Perusahaan Read More »

Bagaimana Bila JPU Tidak Dapat Menghadirkan Saksi di Persidangan?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Selamat Pagi Bapak Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya kepada bapak sebagai orang yang berpengalaman berpraktek sebagai advokat dan konsultan hukum. Saya ingin tanya hal di persidangan pidana. Bagaimana bila dalam persidangan saksi yang ada di dalam berkas yang harusnya menjadi saksi di persidangan tapi tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh JPU? Jawaban Intisari: Saksi yang

Bagaimana Bila JPU Tidak Dapat Menghadirkan Saksi di Persidangan? Read More »

Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Menuntut Bebas Terdakwa

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, mohon bantuannya. Saya ingin tanya. Apakah ada dasar hukum Jaksa menuntut bebas terdakwa di persidangan? Jawaban Intisari: Dasar hukum jaksa menuntut bebas diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No. 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Secara prinsip, tujuan dilakukannya persidangan adalah untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Keadilan hanya

Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Menuntut Bebas Terdakwa Read More »

Apa itu PTDH Bagi Anggota Polri?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana, Profesi Hukum /

PTDH adalah singkatan dari pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH adalah sanksi bagi anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi dan hukum. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Kepolisian RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol 7 Tahun 2022) bahwa PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh

Apa itu PTDH Bagi Anggota Polri? Read More »

Berapa Usia Yang Dianggap Dewasa Untuk Membuat Kontrak Yang Benar Secara Hukum?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Selamat malam Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Mohon bantuannya. Saya ingin tanya, berapa usia dewasa seseorang bisa dianggap dewasa atau cakap membuat perjanjian. Sebab dalam aturan di Indonesia, seseorang dianggap dewasa itu bermacam-macam. UU administrasi menyatakan 17 tahun, UU perlindungan anak menyatakan 18 tahun, dan sebagainya. Dalam konteks pembuatan kontrak usía dewasa itu berapa

Berapa Usia Yang Dianggap Dewasa Untuk Membuat Kontrak Yang Benar Secara Hukum? Read More »

Proses Hukum Tindak Pidana: Persidangan Pidana

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Di bawah ini saya akan jelaskan proses hukum tindak pidana di Indonesia, khususnya proses persidangan pidana sebagai berikut: Sidang I: Pembacaan Dakwaan, Sidang II: Eksepsi (jika ada), Sidang III: Tanggapan JPU, Sidang IV: Tanggapan atas tanggapan JPU, Sidang V: Putusan Sela, Sidang VI: Pembuktian (Pemeriksaan saksi, saksi ahli dan surat-surat, dan Terdakwa), Sidang VII: Pembacaan

Proses Hukum Tindak Pidana: Persidangan Pidana Read More »

Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Didasarkan Pada Bukti Palsu

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Selamat siang Bapak Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya. Bagaimana dampak atau akibat hukum bila ada putusan Hakim yang memenangkan suatu pekara, padahal bukti yang digunakan dalam putusan tersebut ternyata palsu? Jawaban Intisari: Bila bukti yang digunakan sebagai pertimbangan putusan tersebut terbukti palsu, maka Anda bisa mengajukan upaya hukum agar putusan tersebut dibatalkan karena didasarkan pada

Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Didasarkan Pada Bukti Palsu Read More »

Pelanggaran UU dan Merugikan Negara Tidak Bisa Serta Merta Diterapkan UU Tipikor, Ini Penjelasannya

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana, Hukum Tindak Pidana Korupsi, News, Activities and Thought /

Saya melihat banyak kasus-kasus yang selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Pokoknya selama ada kerugian negara, pasti korupsi. Padahal perbuatan yang dilakukan ada dalam lingkup UU Perbankan, atau UU Pertambangan, ataupun lingkungan. Tapi selalu dikaitkan dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor tentang Kerugian negara. Pertanyaan saya bagaimana pendapat Bapak Boris Tampubolon selaku advokat

Pelanggaran UU dan Merugikan Negara Tidak Bisa Serta Merta Diterapkan UU Tipikor, Ini Penjelasannya Read More »

Akibat Hukum Bila Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan

Leave a Comment / Artikel, Hukum Jaminan, Hukum Perdata /

Selamat malam Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya. Bila ada pinjam meminjam dengan jaminan fidusia. Tapi jaminan fidusianya tidak didaftarkan. Bila ada kondisi seperti itu, apa akibat hukumnya? Terimakasih Jawaban Intisari: Bila jaminan fidusia tidak atau belum didaftarkan maka kreditur/penerima fidusia tidak bisa melakukan eksekusi langsung terhadap objek yang dijaminkan. Pasal

Akibat Hukum Bila Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Read More »

Apakah Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata Mengikat?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata, Ilmu Hukum /

Intisari: Kedudukan ahli sebagai bukti dalam acara perdata tidak mengikat. Meski demikian, keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktek persidangan sangat diperlukan. Pasal 164 HIR/1866 KUHPerdata menjelaskan alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Namun dalam praktek, sering juga dihadirkan ahli sebagai bukti. Dasar hukumnya diatur dalam

Apakah Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata Mengikat? Read More »

Kembali