Di bawah ini saya akan jelaskan proses hukum tindak pidana di Indonesia, khususnya proses persidangan pidana sebagai berikut: Sidang I: Pembacaan Dakwaan, Sidang II: Eksepsi (jika ada), Sidang III: Tanggapan JPU, Sidang IV: Tanggapan atas tanggapan JPU, Sidang V: Putusan Sela, Sidang VI: Pembuktian (Pemeriksaan saksi, saksi ahli dan surat-surat, dan Terdakwa), Sidang VII: Pembacaan […]
Proses Hukum Tindak Pidana: Persidangan Pidana Read More »
Selamat siang Bapak Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya. Bagaimana dampak atau akibat hukum bila ada putusan Hakim yang memenangkan suatu pekara, padahal bukti yang digunakan dalam putusan tersebut ternyata palsu? Jawaban Intisari: Bila bukti yang digunakan sebagai pertimbangan putusan tersebut terbukti palsu, maka Anda bisa mengajukan upaya hukum agar putusan tersebut dibatalkan karena didasarkan pada
Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Didasarkan Pada Bukti Palsu Read More »
Saya melihat banyak kasus-kasus yang selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Pokoknya selama ada kerugian negara, pasti korupsi. Padahal perbuatan yang dilakukan ada dalam lingkup UU Perbankan, atau UU Pertambangan, ataupun lingkungan. Tapi selalu dikaitkan dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor tentang Kerugian negara. Pertanyaan saya bagaimana pendapat Bapak Boris Tampubolon selaku advokat
Selamat malam Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya. Bila ada pinjam meminjam dengan jaminan fidusia. Tapi jaminan fidusianya tidak didaftarkan. Bila ada kondisi seperti itu, apa akibat hukumnya? Terimakasih Jawaban Intisari: Bila jaminan fidusia tidak atau belum didaftarkan maka kreditur/penerima fidusia tidak bisa melakukan eksekusi langsung terhadap objek yang dijaminkan. Pasal
Akibat Hukum Bila Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Read More »
Intisari: Kedudukan ahli sebagai bukti dalam acara perdata tidak mengikat. Meski demikian, keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktek persidangan sangat diperlukan. Pasal 164 HIR/1866 KUHPerdata menjelaskan alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Namun dalam praktek, sering juga dihadirkan ahli sebagai bukti. Dasar hukumnya diatur dalam
Apakah Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata Mengikat? Read More »
Sebagai Advokat dan Konsultan hukum, saya sering mendengar pembahasan soal novum. “Kalau mau PK harus ada novum baru”. Begitu katanya. Novum seolah diartikan sebagai bukti baru. Kalau tak ada bukti baru, tidak bisa ajukan PK. Pertanyaanya. Apakah benar Novum itu artinya bukti baru? Jawabnya: Tidak. Novum berasal dari kata latin, noviter perventa. Artinya fakta baru.
Novum Dalam Pidana Bukanlah Bukti Baru Tapi Keadaan Baru, Ini Penjelasannya Read More »
Sumber I Nyoman Sukena. Ia dituntut bebas. Masyarakat tampak senang. Saya pun juga. Melihat Jaksa telah berlaku adil. Sukena, Terdakwa yang diadili atas tuduhan memelihara hewan yang dilindungi: Landak Jawa. Perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Proses hukum terhadap Sukena dinilai berlebihan. Apalagi ia harus ditahan. Mendekam dipenjara. Tidak bisa bekerja. Terpisah dari keluarga. Ia
Bolehkah Jaksa Menuntut Bebas Terdakwa? Read More »
Selamat pagi Bapak Boris Tampubolon. Saya ingin tanya. Dalam Pasal 2 UU Korupsi terdapat unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Bagaimana ukurannya atau penjelasan soal memperkaya diri sendiri tersebut? Agar bisa dinyatakan terbukti. Terimakasih. Jawaban Intisari: Ukuran agar bisa dipastikan sesorang itu telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
Ukuran Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam UU Korupsi Read More »
Sumber Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya siapakah lembaga yang berwenang menilai atau memeriksa adanya pelanggaran hukum prosedur di bank? Jawaban Intisari: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang berwenang menilai atau memeriksa adanya pelanggaran hukum prosedur bank. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Selamat malam Bapak Advokat Boris Tampubolon, saya seorang legal officer di suatu perusahaan. Saya ingin bertanya. Bisakah Perusahaan Terbuka (PT Tbk) berubah menjadi Perusahaan Tertutup? mohon sangat bantuannya, Terimakasih Jawaban Intisari: Perusahaan terbuka bisa berubah menjadi perusahaan tertutup. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
Bisakah Perusahaan Terbuka Berubah Menjadi Perusahaan Tertutup? Read More »
