Perusahaan Merugi, Apakah Direksi Bisa Dipidana?
Perusahaan Merugi, Apakah Direksi Bisa Dipidana?
Perusahaan Merugi, Apakah Direksi Bisa Dipidana?

Kerugian perusahaan saja belum cukup untuk memidana direksi. Pertanggungjawaban pidana bergantung pada perbuatan yang dituduhkan, terpenuhinya unsur tindak pidana, dan dasar untuk meminta pertanggungjawaban orang yang bersangkutan. Di sisi lain, kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan menurut UU Perseroan Terbatas.

1. Periksa Apa yang Menyebabkan Kerugian

Mulailah dengan melihat informasi yang tersedia ketika keputusan diambil. Apa dasar proyeksinya? Risiko apa yang diketahui? Apakah direksi punya alasan yang wajar untuk menyetujui transaksi tersebut?

Misalnya, sebelum membuka fasilitas produksi, direksi memeriksa permintaan pasar, membandingkan harga pemasok, dan menguji kemampuan kas. Setelah investasi berjalan, pelanggan utama membatalkan pesanan sehingga fasilitas tidak terpakai penuh. Catatan tersebut membantu menjelaskan mengapa keputusan diambil dan bagaimana kerugian terjadi.

Keadaannya berbeda bila kajian investasi sejak awal memakai pesanan fiktif, harga pengadaan sengaja dinaikkan, atau pemasok terafiliasi disembunyikan dari pihak yang berwenang menyetujui transaksi. Dalam keadaan seperti itu, pemeriksaan perlu menelusuri siapa yang mengetahui, menyetujui, atau terlibat dalam tindakan tersebut.

2. Kapan Direksi Bertanggung Jawab Secara Pribadi?

Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas mengatur tanggung jawab pribadi anggota direksi atas kerugian perseroan apabila ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Jika direksi terdiri dari dua orang atau lebih, ayat (4) mengatur tanggung renteng, dengan kemungkinan pembebasan bagi anggota yang memenuhi syarat ayat (5).

Anggota direksi yang hendak menggunakan perlindungan Pasal 97 ayat (5) perlu membuktikan keempat hal berikut:

  1. Kerugian terjadi tanpa kesalahan atau kelalaiannya.
  2. Ia mengurus perseroan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, untuk kepentingan serta sesuai maksud dan tujuan perseroan.
  3. Ia bebas dari benturan kepentingan langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang menimbulkan kerugian.
  4. Ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Ketentuan ini sering dikaitkan dengan business judgment rule, yaitu perlindungan bagi keputusan bisnis yang diambil secara bertanggung jawab. Perlindungan Pasal 97 ayat (5) berkaitan dengan tanggung jawab atas kerugian perseroan. Dalam perkara pidana, dokumen pengambilan keputusan dapat relevan untuk menguji tuduhan, sedangkan unsur delik dan pertanggungjawaban pidananya tetap diperiksa menurut hukum pidana.

3. Kapan Kerugian Perusahaan Dapat Berkaitan dengan Tindak Pidana?

Periksa tindakan yang diduga terjadi di balik transaksi. Apakah ada informasi palsu yang mendorong pihak lain menyerahkan uang? Apakah dana yang semula dikuasai secara sah kemudian dimiliki secara melawan hukum? Pertanyaan itu mengarahkan pemeriksaan pada unsur delik yang berbeda.

Dalam dugaan penipuan, misalnya, periksa informasi yang digunakan untuk memperoleh pembayaran, siapa yang menyampaikannya, dan apakah informasi itulah yang menggerakkan pihak lain untuk membayar. Dalam dugaan penggelapan, periksa siapa pemilik barang atau dana, bagaimana barang atau dana itu berada dalam penguasaan orang yang diperiksa, dan tindakan apa yang diduga merupakan pemilikan secara melawan hukum.

Menurut Pasal 36 KUHP, pertanggungjawaban pidana pada umumnya didasarkan pada kesengajaan. Kealpaan dapat dipidana apabila peraturan perundang-undangan secara tegas menentukannya. Karena itu, kelalaian dalam pengurusan perseroan perlu dinilai menurut dasar hukumnya sendiri.

Peran setiap direktur perlu diperiksa secara terpisah. Lihat siapa yang menerima informasi, menandatangani dokumen, memberi instruksi, atau menyetujui pembayaran, serta apa yang diketahui masing-masing ketika bertindak. Persetujuan RUPS atau komisaris dapat membantu menjelaskan proses dan kewenangan. Bila persetujuan didapat melalui data yang menyesatkan, peran orang yang menyusun dan menyampaikan data tersebut tetap perlu diperiksa.

4. Apa yang Perlu Dilakukan Direksi Saat Kerugian Mulai Dipersoalkan?

Susun kronologi dari sebelum keputusan hingga setelah kerugian

Pisahkan informasi yang tersedia sebelum persetujuan, perkembangan saat pelaksanaan, dan temuan yang baru diketahui kemudian. Bila pada awalnya direksi menilai transaksi layak, catat dasar penilaian dan siapa yang memberikan informasi tersebut.

Amankan dokumen yang menjelaskan keputusan dan aliran dana

Siapkan risalah rapat, kajian investasi, proyeksi kas, hasil uji tuntas, dokumen pengadaan, kontrak, bukti pembayaran, serta korespondensi dengan mitra. Periksa juga pengungkapan benturan kepentingan dan persetujuan internal yang relevan. Simpan dokumen asli dan riwayat perubahannya.

Periksa penyebab dan nilai kerugian

Cocokkan angka dalam laporan keuangan dengan transaksi serta kejadian yang menyebabkannya. Sebagai contoh, penurunan nilai investasi Rp8 miliar perlu ditelusuri untuk mengetahui berapa bagian yang berkaitan dengan kondisi pasar, masalah pelaksanaan, atau pembayaran yang dipersoalkan. Jika penyebabnya berbeda, dokumen dan tanggapan hukumnya juga berbeda.

Catat tindakan setelah masalah diketahui

Periksa kapan direksi mengetahui masalah dan apa yang dilakukan setelah itu. Tindakan yang dapat dipertimbangkan sesuai kontrak dan kewenangan antara lain menghentikan pencairan berikutnya, meminta pemeriksaan independen, atau menagih pengembalian dana. Catat siapa yang mengambil keputusan dan bagaimana tindak lanjutnya.

Baca juga Tanda-Tanda Perjanjian atau Kontrak Anda Berisiko Tinggi.

Memerlukan Pendampingan atas Keputusan Bisnis yang Dipersoalkan?

Bila keputusan direksi sedang dipersoalkan oleh pemegang saham atau mulai diperiksa aparat penegak hukum, siapkan kronologi, risalah persetujuan, kontrak, dan dokumen pembayaran. Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers) dapat membantu menelaah dasar tuntutan, posisi masing-masing pengurus, dan langkah yang dapat diambil untuk melindungi kepentingan perusahaan. Segera hubungi kami, di:

Telp/wa 0812 8426 0882;

Email: boristam@outlook.com atau;

Datang ke kantor kami di Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)

About The Author

Boris Tampubolon

Boris Tampubolon, S.H. is an Advocate and Legal Consultant. He is also the Founder of Law Firm Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. He made this website with the aim to provide all information related of law, help and defend you in order to solve your legal problem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terbaru

Perusahaan Merugi, Apakah Direksi Bisa Dipidana?
Perusahaan Merugi, Apakah Direksi Bisa Dipidana?
Perusahaan Dimohonkan PKPU: Langkah Awal bagi Direksi dan Pemilik Bisnis
Perusahaan Dimohonkan PKPU: Langkah Awal bagi Direksi dan Pemilik Bisnis
Sengketa Pemegang Saham: Cara Menyelesaikan Konflik Tanpa Melumpuhkan Perusahaan
Sengketa Pemegang Saham: Cara Menyelesaikan Konflik Tanpa Melumpuhkan Perusahaan
Tagihan Perusahaan Tidak Dibayar: Somasi, Gugatan, atau PKPU?
Tagihan Perusahaan Tidak Dibayar: Somasi, Gugatan, atau PKPU?

Video Gallery

Pengacara Dito Mahendra Bakal Ajukan Eksepsi Terkait Senpi Ilegal
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang terdakwa Dito...

Berita

Boris Tampubolon
Boris Tampubolon Nilai Pendapat Bambang Hero dalam Kasus Timah Bukan Keterangan Palsu
TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi hukum dari Dalimunthe and Tampubolon Lawyers, Boris Tampubolon, menilai tuduhan terhadap Bambang Hero dalam kasus...

Buku

buku
STRATEGI MENANGANI DAN MEMENANGKAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (PERSPEKTIF ADVOKAT)
Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat...